BENGKULU SELATAN,— Pengambilan sampel air ulang di Sungai Mertam oleh tim gabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bengkulu Selatan bersama manajemen PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL), Rabu (28/10/2026), menuai sorotan dari LSM P2NAPAS. Persoalan yang dipertanyakan bukan hanya hasil pengujian laboratorium, tetapi juga transparansi proses pengambilan sampel dan keterlibatan masyarakat yang berkepentingan langsung terhadap kondisi sungai.

LSM P2NAPAS menilai pengawasan lingkungan harus dilaksanakan secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kondisi Sungai Mertam menjadi perhatian masyarakat, proses pengujian tidak cukup hanya melibatkan instansi pemerintah dan pihak perusahaan. Kepercayaan publik juga perlu dibangun melalui penyampaian informasi yang jelas serta ruang partisipasi bagi warga.

Pengawasan Lingkungan Jangan Berhenti pada Pengambilan Sampel

Ketua DPW LSM P2NAPAS, Iklandiyanto, A.Md., menegaskan bahwa pengambilan sampel air seharusnya menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan lingkungan secara menyeluruh, bukan sekadar kegiatan administratif yang berakhir setelah sampel dikirim ke laboratorium.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kondisi kualitas air Sungai Mertam dan langkah konkret yang akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

“Kami ingin Sungai Mertam kembali normal seperti dulu. Tanpa pencemaran, masyarakat, termasuk nelayan tradisional, bisa mencari rezeki dengan tenang. Itulah tujuan utama pengawasan lingkungan yang harus diperjuangkan bersama,” tegas Iklandiyanto.

Ia menekankan, hasil pengujian laboratorium harus menjadi dasar evaluasi dan tindak lanjut yang jelas. Jika ditemukan parameter kualitas air yang tidak memenuhi baku mutu, pihak berwenang perlu mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila hasil pengujian menunjukkan kualitas air memenuhi baku mutu untuk parameter yang diperiksa, hasil tersebut juga perlu disampaikan secara transparan agar masyarakat memperoleh informasi berdasarkan data, bukan spekulasi.

Tokoh Masyarakat Tidak Diundang, Transparansi Dipertanyakan

Salah satu hal yang menjadi sorotan LSM P2NAPAS adalah tidak adanya tokoh masyarakat sekitar Sungai Mertam yang, berdasarkan keterangan yang diterima, diundang secara resmi untuk menyaksikan pengambilan sampel air pada Rabu tersebut.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana masyarakat diberi ruang untuk mengetahui dan mengawasi proses pemeriksaan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan mereka?

Imron, salah seorang tokoh masyarakat yang aktif menyuarakan persoalan Sungai Mertam, menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya pelibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut.

“Kami merasa tidak dihargai. Sebagai tokoh masyarakat, seharusnya kami dilibatkan untuk menyaksikan proses pengambilan sampel, mengetahui titik pengambilan, dan memahami bagaimana pemeriksaan itu dilakukan. Dengan begitu, hasilnya dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat yang berkepentingan,” ungkap Imron.

Keterlibatan warga memang tidak menggantikan prosedur ilmiah maupun kewenangan instansi lingkungan hidup. Namun, partisipasi masyarakat dapat membantu memperkuat transparansi dan meningkatkan kepercayaan terhadap proses pengawasan.

Karena itu, DLHK Bengkulu Selatan dan manajemen PT BSL perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengambilan sampel, alasan penentuan titik pemeriksaan, serta kemungkinan pelibatan perwakilan masyarakat dalam pemantauan berikutnya.

Siapa yang Mengawasi Pengawasan?

Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika proses pemeriksaan lingkungan menyangkut kepentingan masyarakat luas.

DLHK memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, masyarakat patut memperoleh penjelasan mengenai bagaimana prosedur pemeriksaan dilaksanakan, apakah metode pengambilan sampel telah sesuai ketentuan teknis, serta bagaimana hasilnya akan digunakan untuk menentukan langkah berikutnya.

Pengawasan yang baik bukan hanya soal kehadiran petugas di lapangan. Pengawasan juga harus mencakup dokumentasi, kejelasan metode, keterlacakan sampel, pemeriksaan oleh laboratorium yang kompeten, dan penyampaian hasil yang dapat dipahami masyarakat.

Jika seluruh proses telah dilakukan sesuai prosedur, keterbukaan justru akan membantu memperkuat kepercayaan publik.

Sebaliknya, apabila informasi mengenai proses pengujian tidak disampaikan dengan memadai, ruang keraguan dan spekulasi dapat semakin terbuka. Karena itu, komunikasi yang transparan menjadi bagian penting dari upaya menjaga kredibilitas pengawasan lingkungan.

LSM P2NAPAS menegaskan bahwa pertanyaan mengenai transparansi bukanlah vonis terhadap pihak tertentu. Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial agar proses pengawasan berjalan sesuai kepentingan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

PT BSL Perlu Menunjukkan Komitmen terhadap Lingkungan

Manajemen PT Bengkulu Sawit Lestari juga perlu mengambil bagian dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi mengenai pengelolaan lingkungan perusahaan.

Penjelasan mengenai sistem pengolahan air limbah, pemantauan kualitas air, upaya pencegahan pencemaran, serta langkah korektif yang telah dilakukan apabila diperlukan merupakan informasi yang relevan untuk menjawab perhatian publik.

Namun, penilaian terhadap kepatuhan perusahaan harus didasarkan pada dokumen, hasil pemeriksaan, dan bukti yang dapat diverifikasi. Sampai hasil pengujian ulang tersedia, redaksi tidak menyimpulkan bahwa PT BSL terbukti menyebabkan pencemaran berdasarkan kegiatan pengambilan sampel tersebut.

Meski demikian, perusahaan perlu memahami bahwa persoalan lingkungan tidak hanya menyangkut hubungan antara perusahaan dan pemerintah. Dampaknya, apabila terbukti ada, dapat berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Karena itu, keterbukaan dan komunikasi dengan masyarakat seharusnya menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang bertanggung jawab.

LSM P2NAPAS Desak Hasil Uji Laboratorium Dibuka kepada Publik

Untuk memastikan pengawasan Sungai Mertam berjalan transparan dan memberikan kepastian kepada masyarakat, DPW LSM P2NAPAS menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak terkait.

Pertama, DLHK Bengkulu Selatan diminta menyampaikan hasil uji laboratorium setelah hasil resmi diterima, disertai penjelasan mengenai parameter yang diperiksa dan standar baku mutu yang menjadi acuan.

Kedua, pihak terkait perlu menjelaskan titik pengambilan sampel, metode pengambilan, prosedur penanganan sampel, serta laboratorium yang melakukan pemeriksaan. Informasi tersebut penting untuk membantu publik memahami dasar penilaian kualitas air.

Ketiga, P2NAPAS meminta agar perwakilan masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemantauan berikutnya sesuai prosedur teknis yang berlaku, sehingga komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan warga dapat berjalan lebih terbuka.

Keempat, apabila hasil pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan baku mutu lingkungan, instansi berwenang diminta menindaklanjuti temuan tersebut sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Kelima, perkembangan penanganan persoalan Sungai Mertam perlu disampaikan secara berkala agar masyarakat mengetahui tindak lanjut yang dilakukan, termasuk langkah pemulihan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan memang diperlukan.

Bagi LSM P2NAPAS, tuntutan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial untuk memastikan bahwa pengawasan lingkungan menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar laporan kegiatan.

Sungai Mertam Bukan Sekadar Objek Pemeriksaan

Persoalan Sungai Mertam tidak seharusnya berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang hadir ketika sampel diambil. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara benar, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, dan tindak lanjutnya memberikan kepastian bagi masyarakat.

Sungai merupakan bagian dari lingkungan hidup yang memiliki nilai ekologis dan dapat berkaitan dengan sumber penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, upaya menjaga kualitas air harus dilakukan secara konsisten melalui pengawasan, pencegahan, penegakan ketentuan, dan pemulihan apabila ditemukan kerusakan atau pencemaran.

LSM P2NAPAS menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton ketika persoalan lingkungan dibahas oleh pemerintah dan perusahaan. Warga berhak memperoleh informasi yang benar dan memiliki ruang partisipasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jangan sampai pengawasan hanya terlihat di atas kertas, sementara pertanyaan masyarakat tidak memperoleh jawaban yang memadai. Jika pengujian telah dilakukan sesuai prosedur, buka hasilnya secara transparan. Jika ditemukan masalah, tindak lanjuti berdasarkan bukti. Jika tidak ditemukan pelanggaran pada parameter yang diuji, jelaskan hasilnya secara objektif.

Sikap terbuka merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengawasan lingkungan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

Hingga berita ini disusun, hasil uji laboratorium dari pengambilan sampel ulang tersebut masih belum tersedia berdasarkan informasi yang diterima redaksi. P2NAPAS.news akan terus memantau perkembangan hasil pemeriksaan dan meminta penjelasan dari DLHK Bengkulu Selatan serta manajemen PT BSL.

HAK JAWAB DAN KOREKSI

Redaksi menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, prinsip verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tidak bersalah. Pemberitaan ini merupakan penyampaian kritik serta pertanyaan publik mengenai transparansi pengawasan lingkungan, bukan penetapan kesalahan terhadap pihak tertentu.

Manajemen PT Bengkulu Sawit Lestari, DLHK Bengkulu Selatan, dan pihak terkait diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Redaksi P2NAPAS.news

TAGAR:

#P2NAPASNews #SungaiMertam #PTBSL #DLHKBengkuluSelatan #LSMP2NAPAS #TransparansiLingkungan #PengawasanLingkungan #KualitasAir #HakMasyarakat #LingkunganHidup #BengkuluSelatan #KontrolSosial #HakJawab