JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan mengarah pada kapasitas dapur penyedia makanan yang harus melayani ribuan anak setiap hari.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai beban penyediaan makanan dalam jumlah besar secara rutin perlu menjadi perhatian.
Mahfud menggambarkan kondisi tersebut seperti menyelenggarakan pesta setiap hari.

“Untuk setiap dapur tuh harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak. Itu seperti orang pesta tiap hari, mantu tiap hari. Tiap hari. Pasti enggak bisa. Mungkin hari pertama bisa,” kata Mahfud.

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan sistem penyediaan makanan MBG dalam menjaga kualitas dan konsistensi pelayanan ketika jumlah penerima manfaat terus bertambah.

Bukan Sekadar Persoalan Jumlah Porsi

Tantangan MBG tidak hanya terletak pada kemampuan menyediakan ribuan porsi makanan.
Ada sejumlah tahapan yang harus berjalan secara konsisten, mulai dari pengadaan bahan pangan, penyimpanan, proses pengolahan, pengemasan hingga distribusi ke sekolah.

Setiap tahapan membutuhkan sumber daya manusia, fasilitas, standar operasional dan pengawasan yang memadai.
Karena itu, kapasitas dapur menjadi salah satu aspek yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan program berskala besar tersebut.

Mahfud Dorong Desentralisasi
Selain menyoroti kapasitas dapur, Mahfud MD juga menyampaikan gagasan agar pengelolaan MBG dapat lebih didesentralisasikan.
Menurut pandangannya, desa, koperasi termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta sekolah dapat diberikan ruang lebih besar dalam rantai pelaksanaan program.

Model tersebut dinilai dapat membuat pengelolaan lebih dekat dengan penerima manfaat sekaligus membuka peluang pekerjaan dan penghasilan bagi masyarakat desa.
Dengan demikian, MBG tidak hanya dipandang sebagai program pemenuhan kebutuhan makanan anak, tetapi juga dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Desentralisasi Tetap Membutuhkan Standar yang Jelas

Namun, pelibatan lebih banyak pihak juga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat.

Apabila pengelolaan melibatkan desa, koperasi dan sekolah, pemerintah tetap perlu memastikan standar keamanan pangan, kualitas gizi, kebersihan, pengadaan bahan makanan, distribusi serta pertanggungjawaban anggaran diterapkan secara jelas.
Jangan sampai perbedaan kapasitas antarwilayah menyebabkan kualitas pelayanan MBG tidak seragam.

Evaluasi Sistem Tetap Diperlukan

Sorotan Mahfud terhadap kapasitas dapur MBG menjadi bahan penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program, terutama ketika satu dapur harus menyediakan makanan bagi ribuan anak setiap hari.

Evaluasi tidak hanya menyangkut jumlah porsi, tetapi juga kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, ketersediaan bahan, tenaga pelaksana, serta sistem pengawasan.

Jika pemerintah mempertimbangkan desentralisasi dengan melibatkan desa, koperasi dan sekolah, standar keamanan pangan, kualitas gizi, pengelolaan anggaran, serta mekanisme pertanggungjawaban tetap harus diterapkan secara jelas dan seragam.

Dengan demikian, perluasan cakupan MBG idealnya berjalan seiring dengan penguatan kapasitas dan pengawasan, sehingga program tidak sekadar mampu memenuhi target jumlah penerima, tetapi juga menjamin kualitas dan keamanan makanan yang diberikan.

Usulan Mahfud Belum Menjadi Kebijakan

Gagasan Mahfud MD mengenai perubahan mekanisme pengelolaan MBG merupakan pandangan dan usulan, bukan kebijakan pemerintah yang secara otomatis berlaku.

Posisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), KDMP, pemerintah desa, sekolah dan pihak terkait lainnya tetap mengikuti kebijakan serta ketentuan resmi pemerintah.

P2NAPAS News menilai kritik terhadap pelaksanaan MBG perlu ditempatkan sebagai bagian dari kontrol publik. Program berskala besar membutuhkan evaluasi berbasis data agar manfaatnya semakin optimal, sekaligus memastikan aspek kualitas, keamanan, transparansi dan manfaat ekonomi masyarakat tetap terjaga.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya soal berapa banyak makanan yang dapat dibagikan setiap hari, tetapi juga apakah makanan tersebut aman, bergizi, tepat waktu dan dikelola dengan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan.

(Redaksi P2NAPAS NEWS)
Media Nusantara Pengawal Aspirasi dan Suara Masyarakat