Prof. Sutan Nasomal Bersuara Keras: Jangan Bunuh Karakter Orang Lewat Tuduhan Tanpa Bukti!

BATAM, P2NAPAS.news – Pakar hukum internasional Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., angkat bicara menyikapi beredarnya poster berisi tuduhan serius terhadap tokoh masyarakat Melayu Batam, Arba Udin alias Udin Pelor. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena berpotensi merusak reputasi dan kehormatan seseorang.

Poster yang beredar tersebut memuat narasi yang menyebut Udin Pelor sebagai pengkhianat bangsa Melayu. Selain itu, terdapat tuduhan mengenai dugaan keterlibatan dalam pematokan lahan pemakaman serta dugaan penjualan tanah pemakaman dan tanah adat ulayat masyarakat Tanjung Riau. Namun, kebenaran tuduhan tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia bagi redaksi.

Menanggapi polemik tersebut, Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa setiap tuduhan serius harus memiliki dasar fakta, bukti, dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, menyematkan predikat negatif kepada seseorang tanpa pembuktian yang jelas dapat membentuk opini publik secara tidak adil dan merugikan nama baik pihak yang dituduh.

“Jangan menyebarkan fitnah atau hoaks yang dapat membunuh karakter orang lain dan merusak nama baiknya. Kalau memang ada persoalan, tunjukkan bukti. Jangan asal menuduh tanpa dasar yang jelas. Pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Prof. Sutan Nasomal, yang juga menjabat Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID).

Poster Bukan Alat untuk Menghakimi

Prof. Sutan Nasomal mempertanyakan dasar faktual yang digunakan oleh pembuat maupun penyebar poster tersebut. Ia menilai bahwa apabila benar terdapat persoalan mengenai lahan pemakaman dan tanah adat ulayat masyarakat Tanjung Riau, maka persoalan itu harus diungkap melalui bukti dan mekanisme penyelesaian yang sah.

“Siapa yang melakukan transaksi? Di mana bukti jual belinya? Siapa saja pihak yang terlibat? Apakah ada dokumen perjanjian, bukti pembayaran, atau keputusan hukum yang membuktikan tuduhan tersebut?” demikian pertanyaan yang disampaikannya.

Menurutnya, poster dan narasi di media sosial tidak dapat menggantikan proses pembuktian. Setiap tuduhan perlu diperiksa berdasarkan dokumen, keterangan pihak terkait, serta fakta yang dapat diuji secara objektif. Masyarakat juga diingatkan agar tidak langsung mempercayai atau menyebarluaskan informasi hanya karena narasi tersebut beredar luas di ruang digital.

Marwah Melayu Harus Dijaga dengan Adab dan Kebenaran

Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal mengingatkan bahwa masyarakat Melayu Tanjung Riau memiliki sejarah, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur yang harus dijaga bersama. Namun, upaya mempertahankan marwah Melayu semestinya dilakukan melalui musyawarah, persaudaraan, dan penghormatan terhadap hukum, bukan dengan tuduhan yang berpotensi memperkeruh hubungan sosial.

Apabila terdapat persoalan mengenai tanah ulayat, lahan pemakaman leluhur, maupun kepentingan masyarakat adat, penyelesaiannya harus mengacu pada riwayat penguasaan tanah, dokumen pertanahan, ketentuan hukum, dan mekanisme musyawarah adat yang berlaku.

Begitu pula apabila persoalan berkaitan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), penyelesaiannya perlu mengikuti aturan organisasi serta mekanisme yang berlaku. Semua pihak sebaiknya mengutamakan dialog dan pembuktian agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan masyarakat.

“Jangan sampai alasan menjaga marwah Melayu justru menjadi pemicu perpecahan di antara sesama masyarakat Melayu. Kita harus mengutamakan kebenaran dan persaudaraan,” pesannya.

Pembuat dan Penyebar Poster Diminta Bertanggung Jawab

Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik, keberatan, serta memperjuangkan kepentingan adat. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab, memperhatikan fakta, dan menghormati hak orang lain.

Pihak yang membuat maupun menyebarkan poster tersebut diharapkan dapat menjelaskan dasar tuduhannya serta menunjukkan bukti yang relevan. Apabila terdapat dugaan pelanggaran terkait lahan pemakaman atau tanah adat, pihak yang memiliki bukti dapat menempuh mekanisme hukum dan melaporkannya kepada instansi berwenang untuk diperiksa secara objektif.

Langkah tersebut dinilai lebih tepat daripada membangun opini melalui tuduhan yang belum teruji. Dengan proses yang benar, semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keterangan, memberikan klarifikasi, dan memperjuangkan kepentingannya sesuai ketentuan hukum.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak ikut menyebarkan poster atau narasi yang belum terverifikasi. Sikap kritis diperlukan, tetapi harus disertai kehati-hatian agar tidak turut memperbesar polemik atau merugikan pihak lain.

Ingat Praduga Tak Bersalah, Masyarakat Jangan Terprovokasi

Polemik poster tersebut menjadi pengingat bahwa penyebaran informasi di ruang digital membawa tanggung jawab. Masyarakat perlu memeriksa sumber informasi, memastikan konteks, serta membedakan antara tuduhan, dugaan, dan fakta yang telah terbukti.

Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Tidak tepat menyimpulkan seseorang bersalah hanya berdasarkan poster atau pernyataan yang beredar di media sosial tanpa proses pemeriksaan dan pembuktian yang memadai.

(Redaksi)

Tag : #P2NAPASnews #SutanNasomal #ProfSutanNasomal #UdinPelor #ArbaUdin #Batam #TanjungRiau #MelayuBatam #TanahAdat #TanahUlayat #TanahPemakaman #MarwahMelayu #AntiHoaks #StopFitnah #LawanHoaks #JanganSebarFitnah #JagaNamaBaik #PembunuhanKarakter #PradugaTakBersalah #BuktiDanFakta #HakJawab #Klarifikasi #LiterasiDigital #BeritaBatam #BeritaTerkini #MediaOnline #PAMID

P2NAPAS.news — Media Nusantara, Pengawal Aspirasi dan Suara Masyarakat.