Kasus Hibah Pokir DPRD Disorot, KPK Diminta Tuntaskan Penanganan 20 Tersangka

(Jubir KPK Budi Prastyo)

JAKARTA, P2napas.news— Penanganan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022 kembali menjadi sorotan.

Publik membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara terhadap 20 tersangka yang masih tercatat dalam pengembangan kasus tersebut.

Transparansi proses penegakan hukum dinilai penting, terutama terkait perkembangan penyidikan, proses hukum terhadap para tersangka, serta penelusuran dugaan aliran dana dalam perkara hibah tersebut.

KPK Tetapkan 21 Tersangka, Penyidikan Satu Orang Dihentikan

KPK mengumumkan 21 tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur pada 2 Oktober 2025.

Namun, penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Kusnadi, dihentikan pada 16 Desember 2025 karena yang bersangkutan meninggal dunia.

Dengan demikian, terdapat 20 tersangka lainnya yang terdiri atas tiga orang dalam kelompok penerima suap dan 17 orang dalam kelompok pemberi suap.

Perkara tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Sahat Tua Simanjuntak, pada Desember 2022.

Tiga Tersangka dalam Kelompok Penerima Suap

Tiga tersangka yang disebut KPK dalam kelompok penerima suap adalah:

1. Anwar Sadad (AS), mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024.

2. Achmad Iskandar (AI), mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024.

3. Bagus Wahyudiono (BGS), staf Anwar Sadad.

17 Tersangka dalam Kelompok Pemberi Suap

Sementara itu, 17 tersangka dalam kelompok pemberi suap yang diumumkan KPK adalah:

1. Mahfud (MHD). 2. Fauzan Adima (FA). 3. Jon Junaidi (JJ). 4. Ahmad Heriyadi (AH).5. Ahmad Affandy (AA). 6. Abdul Motollib (AM). 7. Moch. Mahrus (MM). 8. A. Royan (AR). 9. Wawan Kristiawan (WK). 10. Sukar (SUK). 11. Ra Wahid Ruslan (RWR). 12. Mashudi (MS). 13. M. Fathullah (MF). 14. Achmad Yahya (AY). 15. Ahmad Jailani (AJ). 16. Hasanuddin (HAS). 17. Jodi Pradana Putra (JPP).

Daftar tersebut merujuk pada identitas para tersangka yang diumumkan KPK dan diberitakan ANTARA.

Delapan Tersangka Telah Ditahan

Berdasarkan perkembangan yang diberitakan ANTARA hingga 28 Juli 2026, KPK telah menahan delapan dari 20 tersangka.

Empat di antaranya adalah Wawan Kristiawan, Sukar, Hasanuddin, dan Jodi Pradana Putra dalam klaster perkara yang berkaitan dengan Kusnadi.

Sementara empat lainnya, yakni Achmad Yahya, M. Fathullah, Ra Wahid Ruslan, dan Moch. Mahrus, berkaitan dengan klaster perkara Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono.

Pada September 2026, KPK menyampaikan bahwa berkas perkara empat tersangka dalam klaster Anwar Sadad telah dinyatakan lengkap atau P21.

Keempat tersangka tersebut kemudian diserahkan bersama barang bukti kepada jaksa penuntut umum melalui proses tahap II pada 17 September 2026.

Perkembangan selanjutnya, pemberitaan Koran Jakarta pada 29 Oktober 2026 menyebutkan bahwa perkara empat terdakwa tersebut telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa penanganan perkara telah memasuki tahapan hukum yang berbeda pada masing-masing klaster.

KPK Pernah Berkomitmen Menyelesaikan Perkara pada 2026

Dalam pemberitaan ANTARA pada 23 Juli 2026, KPK menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan perkara dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur pada 2026, termasuk melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK saat itu, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa penanganan perkara membutuhkan pendalaman karena pengelolaan dana hibah Pokir tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur dengan mekanisme yang bervariasi.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian publik, khususnya mengenai sejauh mana perkembangan realisasi komitmen KPK dalam menangani seluruh tersangka.

Masyarakat juga membutuhkan penjelasan mengenai status masing-masing tersangka, termasuk mereka yang masih dalam proses penyidikan maupun yang telah memasuki tahapan persidangan.

Aliran Dana dan Pertanggungjawaban Anggaran Perlu Ditelusuri

Penanganan perkara ini diharapkan tidak hanya berfokus pada proses penahanan dan persidangan, tetapi juga memastikan penelusuran dugaan aliran dana yang berkaitan dengan pengelolaan hibah tersebut.

Aspek yang perlu mendapat perhatian meliputi mekanisme penganggaran, proses pengusulan, penyaluran dana kepada kelompok masyarakat, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Penyidik diharapkan mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengungkapan perkara korupsi anggaran publik tidak hanya berkaitan dengan penetapan tersangka, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban penggunaan uang negara.

Pengawasan Publik terhadap Penegakan Hukum Perlu Berlanjut

Pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.

KPK diharapkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan seluruh tersangka, termasuk status perkara yang masih dalam tahap penyidikan maupun yang telah memasuki proses persidangan.

Setiap pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum, tanpa tebang pilih dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

Jubir KPK Budi Prasetyo Belum Berikan Keterangan Resmi

Hingga berita ini diterbitkan, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Budi Prasetyo, belum memberikan keterangan resmi atas sejumlah pertanyaan konfirmasi yang disampaikan Redaksi P2NAPAS.news melalui pesan WhatsApp terkait perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur tersebut.

Redaksi P2NAPAS.news tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi KPK RI untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, maupun hak jawab guna memastikan pemberitaan berlangsung secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

P2NAPAS.news akan terus mengikuti perkembangan perkara ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap penegakan hukum.

(Redaksi Media P2napas.news)

Tag : #KasusHibahPokir #HibahPokirJatim #DPRDJawaTimur #KPKRI #PemberantasanKorupsi #DugaanKorupsi #DanaHibah #Pokmas #PokokPokokPikiran #PenegakanHukum #TransparansiPublik #AkuntabilitasAnggaran #PengawasanPublik #Antikorupsi #BeritaNasional #P2NAPASnews