BATU GAJAH SUNGAI BATANG LANGO DIDUGA DIKERUK TANPA IZIN, GUBERNUR DAN PEMDA PASAMAN BARAT DIMINTA TURUN TANGAN!

(Foto ilustrasi)

PASAMAN BARAT | P2NAPAS.news – Dugaan aktivitas pengambilan batu gajah di aliran Sungai Batang Lango, Kampuang Sawah Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, mulai menuai keresahan masyarakat. Aktivitas yang disebut-sebut berlangsung secara terbuka itu memunculkan pertanyaan serius: apakah pengambilan material tersebut telah mengantongi izin, siapa pihak yang bertanggung jawab, dan ke mana hasil pengerukan sungai tersebut didistribusikan?

Persoalan ini bukan sekadar urusan mengambil dan menjual batu dari aliran sungai. Jika benar dilakukan tanpa izin atau tidak sesuai ketentuan, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan lingkungan. Terlebih, muncul informasi mengenai dugaan pasokan material batu gajah dari lokasi tersebut untuk kebutuhan proyek Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan informasi masyarakat dan laporan KONTRAS Independent Media tertanggal 5 November 2026, aktivitas pengambilan batu gajah tersebut menjadi perhatian warga. Kekhawatiran masyarakat patut mendapat respons serius karena sungai bukan sekadar sumber material komersial, melainkan bagian dari ekosistem dan ruang hidup masyarakat sekitar.

JANGAN SAMPAI SUNGAI DIKERUK, PENGAWASAN PEMERINTAH JUSTru DIAM

Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah siapa yang memberikan kewenangan terhadap aktivitas pengambilan batu gajah tersebut? Apakah tersedia izin pertambangan atau dasar legalitas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

Jika legalitasnya belum jelas, atas dasar apa kegiatan tersebut dapat berlangsung?

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tidak boleh menganggap persoalan ini sebagai perkara biasa. Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara nyata, bukan sekadar sebatas administrasi dan laporan di atas meja.

Masyarakat membutuhkan pemeriksaan langsung ke lapangan, penelusuran pihak pengelola, pemeriksaan dokumen perizinan, serta penjelasan resmi mengenai hasil pengawasan.

DUGAAN PASOKAN UNTUK PROYEK PEMPROV SUMBAR HARUS DIBUKA!

Hal yang tidak kalah penting adalah informasi mengenai dugaan pasokan batu gajah dari Sungai Batang Lango untuk proyek Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Jika informasi tersebut benar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat wajib memberikan penjelasan secara transparan mengenai asal-usul material, identitas pemasok, dokumen pengadaan, serta dasar legalitas sumber material yang digunakan.

Jangan sampai pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah justru memunculkan persoalan baru akibat sumber material yang belum jelas status hukumnya.

Baca juga : *Rp6,89 Miliar Uang Rakyat! Proyek Tanggul Batang Pasaman Disorot, SDA BK Sumbar Diminta Buka Suara*

https://p2napas.news/rp689-miliar-uang-rakyat-proyek-tanggul-batang-pasaman-disorot-sda-bk-sumbar-diminta-buka-suara/

Publik berhak mengetahui apakah material yang digunakan berasal dari sumber yang sah dan memenuhi ketentuan. Transparansi pengadaan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

GUBERNUR SUMBAR HARUS MEMBERIKAN PENJELASAN!

Redaksi P2NAPAS.news meminta Gubernur Sumatera Barat memberikan perhatian serius sekaligus penjelasan resmi terkait informasi dugaan pengambilan batu gajah di Sungai Batang Lango.

Sejumlah pertanyaan penting perlu dijawab pemerintah:

1. Apakah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengetahui aktivitas pengambilan batu gajah di Sungai Batang Lango?

2. Apakah aktivitas tersebut telah memiliki izin atau dasar legalitas yang sah?

3. Apakah benar material batu gajah dari lokasi tersebut dipasok untuk proyek Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?

4. Siapa pihak pemasok dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan material tersebut?

5. Apakah dokumen asal-usul material dan legalitas pemasok telah diverifikasi?

6. Apakah Pemprov Sumbar akan memerintahkan instansi teknis melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi?

7. Jika ditemukan pelanggaran, langkah administratif maupun hukum apa yang akan ditempuh sesuai kewenangan?

Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dan kepentingan publik. Pemerintah tidak seharusnya alergi terhadap pertanyaan kritis, terlebih ketika persoalan menyangkut sumber daya alam dan penggunaan anggaran publik.

LINGKUNGAN JANGAN DIKORBANKAN DEMI KEUNTUNGAN MATERIAL

Dinas Lingkungan Hidup dan instansi teknis terkait harus turun melakukan pemeriksaan terhadap kondisi Sungai Batang Lango.

Potensi perubahan alur sungai, pengikisan tebing, gangguan terhadap ekosistem, hingga kemungkinan dampak terhadap lahan dan infrastruktur masyarakat perlu dinilai berdasarkan pemeriksaan teknis.

Jangan menunggu munculnya kerugian masyarakat baru kemudian dilakukan penanganan. Pengawasan lingkungan seharusnya berjalan sebelum persoalan berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.

Sumber daya alam memang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan ekonomi. Namun, pemanfaatannya harus tunduk pada hukum, perizinan, dan ketentuan perlindungan lingkungan.

P2NAPAS.NEWS: JANGAN ADA PEMBIARAN, SEMUA PIHAK HARUS TRANSPARAN!

P2NAPAS.news menilai dugaan aktivitas pengambilan batu gajah di Sungai Batang Lango harus segera mendapatkan kejelasan. Legalitas kegiatan, identitas pengelola, asal-usul material, jalur distribusi, hingga dugaan keterkaitannya dengan proyek Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu ditelusuri secara profesional.

Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton ketika sumber daya alam di wilayahnya dimanfaatkan, sementara mereka sendiri tidak mendapatkan kepastian mengenai legalitas dan dampaknya.

Hukum harus berlaku sama bagi setiap pihak. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, tanpa pandang bulu.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi P2NAPAS.news belum menerima klarifikasi resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pihak pengelola pengambilan material, maupun pihak pelaksana proyek yang dimaksud.

Jangan tunggu sungai rusak baru turun tangan. Jangan tunggu masyarakat dirugikan baru sibuk melakukan pemeriksaan. Kepastian hukum, transparansi penggunaan anggaran, dan perlindungan lingkungan harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

Redaksi P2NAPAS.news membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada Gubernur Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, instansi ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, aparat penegak hukum, pihak pengelola kegiatan, serta pihak pelaksana proyek demi menjamin prinsip keberimbangan dan pemberitaan yang bertanggung jawab.

(Redaksi)

Tag : #P2NAPASNews #PasamanBarat #SumateraBarat #SungaiBatangLango #BatuGajah #DugaanTambangIlegal #TambangTanpaIzin #KajaiSelatan #KecamatanTalamau #GubernurSumbar #PemprovSumbar #PemkabPasamanBarat #DinasESDM #DinasLingkunganHidup #PengawasanTambang #KerusakanLingkungan #PerlindunganSungai #TransparansiProyek #AnggaranPemerintah #PenegakanHukum #KontrolSosial #HakJawab #KeterbukaanInformasi #BeritaDaerah #BeritaNasional