DIDUGA ABAIKAN ADMINISTRASI! LSM P2NAPAS Desak Aktivitas Pembongkaran Tongkang Star Marien 3301 Dihentikan
GUNUNG KAYO, BENGKULU SELATAN – P2NAPAS.NEWS – Aktivitas pembongkaran tongkang Star Marien 3301 di pesisir Desa Gunung Kayo, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, menuai sorotan serius. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Teguh tersebut dipertanyakan setelah Kepala Desa Gunung Kayo mengungkapkan bahwa pemerintah desa hingga kini belum menerima salinan dokumen perizinan resmi maupun komitmen tertulis pemulihan lingkungan. Kondisi ini mendorong LSM P2NAPAS mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan pemeriksaan serta menghentikan sementara aktivitas tersebut apabila ditemukan persyaratan administrasi dan lingkungan yang belum terpenuhi.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut aktivitas pembongkaran sebuah tongkang, melainkan juga menyangkut kepastian legalitas kegiatan, tanggung jawab perusahaan, keselamatan kerja, serta perlindungan lingkungan pesisir yang menjadi ruang hidup masyarakat setempat.
Kepala Desa Gunung Kayo, Reskan Hamdani, saat dikonfirmasi awak media mengungkapkan bahwa pemerintah desa hingga saat ini belum menerima salinan maupun fotokopi dokumen perizinan resmi terkait aktivitas pembongkaran tongkang Star Marien 3301 tersebut.
Tidak hanya dokumen perizinan, komitmen tertulis mengenai pemulihan lingkungan setelah kegiatan pembongkaran selesai juga disebut belum diterima oleh pemerintah desa.
Reskan menyampaikan bahwa pihak perusahaan sebelumnya telah menjanjikan pemenuhan sejumlah komitmen kepada pemerintah desa. Namun, menurut keterangannya, hingga sekitar sepuluh hari kerja berlangsung, janji tersebut belum sepenuhnya direalisasikan.
“Sampai saat ini, perusahaan belum memenuhi janji-janjinya kepada pemerintah desa, padahal sudah sepuluh hari kerja berlangsung. Kami akan melakukan penutupan sementara jika perusahaan masih bandel dan tidak segera melengkapi administrasi,” tegas Reskan.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana pengawasan administrasi dilakukan sebelum kegiatan pembongkaran berlangsung. Apakah seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah diperiksa oleh instansi berwenang, atau justru terdapat aspek administrasi yang masih harus diselesaikan?
DANA KOMPENSASI MASUK REKENING PRIBADI IKUT DIPERTANYAKAN
Selain persoalan perizinan, perhatian juga tertuju pada informasi mengenai transfer dana kompensasi dari PT Teguh ke rekening pribadi Aan Kunidi.
Kepala Desa Reskan Hamdani mengaku mengetahui adanya transfer tersebut. Namun, ia menyatakan tidak mengetahui secara pasti peruntukan dana yang dimaksud.
“Silakan tanya langsung kepada yang bersangkutan,” ujarnya.
Sementara itu, Aan Kunidi ketika dikonfirmasi di tempat terpisah menjelaskan bahwa dirinya bertindak berdasarkan tugas resmi dari perusahaan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat.
Aan mengaku memiliki surat tugas dari perusahaan. Ia juga menegaskan bahwa dana yang berada dalam penguasaannya tidak memiliki keterkaitan dengan Kepala Desa secara personal.
Atas keterangan tersebut, transparansi tetap menjadi hal penting. Perusahaan maupun pihak yang menerima penugasan perlu memberikan penjelasan mengenai dasar transfer, tujuan pembayaran, mekanisme penyaluran, serta pertanggungjawaban dana tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
LSM P2NAPAS: JANGAN SAMPAI IZIN LISAN MENGALAHKAN ADMINISTRASI
Ketua DPW LSM P2NAPAS Bengkulu Selatan, Iklandiyanto, A.Md., menyampaikan kritik terhadap kondisi administrasi dan pengawasan aktivitas pembongkaran tongkang tersebut.
Menurutnya, pemerintah desa dan instansi terkait harus memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan dokumen yang dipersyaratkan.
“Kami menyayangkan jika ada izin lisan yang mendahului administrasi. LSM P2NAPAS meminta pemerintah desa dan dinas terkait bertindak aktif mengawasi. Jangan sampai perusahaan bekerja tanpa kejelasan dokumen perizinan. Kami menuntut kegiatan ini ditutup sementara sampai komitmen lingkungan dan administrasi terpenuhi. Regulasi harus dipatuhi, bukan diabaikan,” tegas Iklandiyanto.
Ia menilai persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jangan sampai masyarakat hanya diminta memahami kegiatan perusahaan, sementara kepastian administrasi, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab pelaksana kegiatan belum mendapatkan penjelasan secara terbuka.
LSM P2NAPAS juga meminta instansi berwenang memeriksa legalitas kegiatan pembongkaran, kesesuaian lokasi, dokumen lingkungan, serta kewajiban pengelolaan limbah yang timbul selama proses pembongkaran berlangsung.
AKTIVITAS DI BIBIR PANTAI, KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN JADI PERHATIAN
Berdasarkan pemantauan lapangan Tim Investigasi P2NAPAS.news, aktivitas pemotongan logam terlihat dilakukan langsung di kawasan bibir pantai. Di lokasi juga ditemukan tumpukan tabung gas yang memerlukan perhatian dari sisi keselamatan dan pengelolaan kegiatan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan standar operasional prosedur keselamatan kerja, pengendalian potensi pencemaran, serta pengelolaan sisa material hasil pembongkaran.
Apabila dalam kegiatan tersebut dihasilkan limbah yang masuk kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengelolaannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut telah memenuhi kewajiban dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan limbah sesuai karakteristik kegiatan.
Sebab, kawasan pesisir bukan sekadar lokasi kegiatan usaha. Wilayah tersebut juga memiliki fungsi ekologis dan menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat yang harus dilindungi.
INSTANSI TERKAIT JANGAN TUTUP MATA
LSM P2NAPAS meminta Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan bersama instansi teknis terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Pemeriksaan tersebut setidaknya perlu menjawab beberapa persoalan mendasar:
1. Apakah PT Teguh telah memiliki seluruh persetujuan dan perizinan yang diwajibkan untuk melaksanakan pembongkaran tongkang Star Marien 3301?
2. Apakah lokasi pembongkaran telah sesuai dengan ketentuan tata ruang dan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir?
3. Apakah kewajiban dokumen lingkungan dan pengelolaan limbah telah dipenuhi?
4. Bagaimana penerapan standar keselamatan kerja selama proses pemotongan dan pembongkaran berlangsung?
5. Apa dasar, tujuan, serta mekanisme pertanggungjawaban transfer dana kompensasi kepada Aan Kunidi?
6. Siapa yang bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan setelah seluruh kegiatan pembongkaran selesai?
Apabila ditemukan pelanggaran atau persyaratan yang belum dipenuhi, instansi berwenang diminta mengambil tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penghentian sementara apabila memenuhi dasar hukum untuk dilakukan.
PT TEGUH BELUM MEMBERIKAN KLARIFIKASI RESMI
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Teguh yang telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan jawaban atau klarifikasi resmi mengenai kelengkapan dokumen perizinan, komitmen pemulihan lingkungan, serta transparansi dana kompensasi yang menjadi perhatian publik.
Redaksi P2NAPAS.news masih membuka ruang bagi PT Teguh untuk menyampaikan penjelasan, termasuk memperlihatkan dokumen yang relevan guna memberikan gambaran utuh kepada masyarakat.
P2NAPAS.news menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dalam mengawal kepentingan masyarakat, transparansi kegiatan usaha, dan perlindungan lingkungan.
Redaksi tidak menyimpulkan bahwa PT Teguh telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Penilaian mengenai legalitas kegiatan harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, fakta lapangan, dan keterangan instansi yang berwenang.
Hak jawab dan hak koreksi tetap terbuka bagi PT Teguh, Aan Kunidi, Pemerintah Desa Gunung Kayo, serta seluruh pihak terkait demi menjamin pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
(Heri Asmadi)
Tag : #P2NAPASNews #LSMP2NAPAS #InvestigasiP2NAPAS #StarMarien3301 #PembongkaranTongkang #GunungKayo #BengkuluSelatan #PTTeguh #DugaanIzinBermasalah #PerizinanDipertanyakan #DanaKompensasi #LingkunganPesisir #LindungiLingkungan #PengawasanPublik #KontrolSosial #Transparansi #BeritaInvestigasi #BeritaBengkulu #SuaraMasyarakat #HakJawab
P2NAPAS.news – Media Nusantara, Pengawal Aspirasi dan Suara Masyarakat.
