PETI di DAS Sungai Suso Luwu Menuai Sorotan, Air Bersih Warga Terancam, Pemerintah Diminta Bertindak Tegas
P2NAPAS.news | LUWU — Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang diduga berlangsung di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, menuai kritik dan sorotan masyarakat. Kegiatan pertambangan tersebut dipersoalkan karena dinilai berpotensi mencemari lingkungan, merusak ekosistem sungai, serta mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar.
Sorotan publik semakin menguat dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah kecamatan, aliansi masyarakat, pendamping hukum, hingga aparat penegak hukum (APH) disebut telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Namun, masyarakat menilai upaya penertiban yang dilakukan sejauh ini belum cukup memberikan kepastian bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin benar-benar telah dihentikan secara permanen.
Air Sungai Suso Keruh, Kebutuhan Air Bersih Warga Dipertanyakan
Persoalan paling mendasar yang dikeluhkan masyarakat adalah kondisi air Sungai Suso yang disebut semakin keruh dan berlumpur. Padahal, sungai tersebut selama ini menjadi salah satu sumber air bagi masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Bajo Barat.
Warga mengkhawatirkan perubahan kondisi air tersebut berdampak terhadap kebutuhan sehari-hari, termasuk aktivitas pertanian dan pemanfaatan sumber daya air lainnya.
Keluhan masyarakat juga ramai diperbincangkan melalui media sosial. Sejumlah foto dan video yang beredar memperlihatkan kondisi lahan terbuka, lubang-lubang berisi air keruh, serta alat berat yang disebut beroperasi di sekitar kawasan pertambangan dan areal persawahan.
Masyarakat mengaitkan kondisi tersebut dengan dugaan aktivitas pertambangan yang berpotensi memperparah kerusakan DAS, meningkatkan sedimentasi, serta memperbesar risiko gangguan terhadap lahan pertanian dan lingkungan sekitar.
Salah satu keluhan yang mencuat dari masyarakat berbunyi:
“MASYARAKAT BUTUH AIR BERSIH. AKIBAT ADANYA PENAMBANGAN ILEGAL, MASYARAKAT TAK PERNAH LAGI MENIKMATI AIR BERSIH.”
Keluhan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan instansi teknis. Sebab, persoalan air bersih bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan menyangkut kebutuhan dasar dan kualitas hidup masyarakat.
Lingkungan Terancam, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Apabila dugaan aktivitas PETI di kawasan DAS Suso terbukti berlangsung tanpa izin dan tanpa pengelolaan lingkungan yang sesuai ketentuan, maka persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran administratif semata.
Kerusakan daerah aliran sungai berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang. Mulai dari meningkatnya sedimentasi, perubahan kualitas air, terganggunya ekosistem, hingga ancaman terhadap keberlanjutan lahan pertanian masyarakat.
Pemerintah daerah bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, serta instansi terkait perlu melakukan pemeriksaan langsung dan pengujian kualitas air Sungai Suso.
Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampak lingkungan, sementara kepastian mengenai legalitas kegiatan, tanggung jawab pengelola, dan pemulihan kawasan belum mendapatkan penjelasan terbuka.
Daerah Menanggung Dampak, Potensi Pendapatan Negara Dipertanyakan
Selain persoalan lingkungan, aktivitas pertambangan tanpa izin juga memunculkan pertanyaan mengenai aspek ekonomi dan penerimaan negara maupun daerah.
Kegiatan pertambangan yang tidak tercatat dalam sistem perizinan dan pengawasan resmi berpotensi menghilangkan penerimaan negara dari kewajiban perpajakan serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk royalti apabila kewajiban tersebut memang berlaku terhadap kegiatan pertambangan terkait.
Dengan demikian, persoalan PETI di DAS Sungai Suso tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut tata kelola sumber daya alam dan potensi hilangnya hak ekonomi negara.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama ini telah menyoroti berbagai risiko pertambangan tanpa izin, termasuk persoalan keselamatan, kerusakan lingkungan, dan hilangnya potensi penerimaan negara.
Pertanyaan mendasarnya: apabila masyarakat harus menanggung risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan, siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan tersebut?
Pemerintah dan APH Diminta Tidak Berhenti pada Penertiban
Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar penertiban sesaat. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan apakah seluruh aktivitas pertambangan yang diduga tidak berizin telah dihentikan dan apakah masih terdapat alat berat maupun kegiatan pengolahan material di kawasan DAS Suso.
Pemeriksaan juga perlu mencakup legalitas izin pertambangan, dokumen lingkungan, pengelolaan limbah, penggunaan alat berat, serta kemungkinan adanya pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pemulihan lingkungan dan pemeriksaan kualitas air harus menjadi bagian penting dari penyelesaian persoalan ini.
P2NAPAS.news: Jangan Biarkan Masyarakat Berjuang Sendiri Mendapatkan Air Bersih
Persoalan dugaan PETI di DAS Sungai Suso harus menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Luwu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian ESDM, KLH/BPLH, serta aparat penegak hukum.
Jangan sampai kekayaan sumber daya alam hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat sekitar harus menghadapi risiko kehilangan lingkungan yang sehat dan sumber air bersih.
P2NAPAS.news mendorong dilakukannya investigasi lapangan, pemeriksaan legalitas pertambangan, pengujian kualitas air secara independen, serta evaluasi terhadap efektivitas penertiban yang telah dilakukan.
Redaksi juga membuka ruang konfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu, Camat Bajo Barat, DLHK, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, serta aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan mengenai status penanganan dugaan aktivitas PETI tersebut.
P2NAPAS.news tidak menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu sebelum terdapat hasil pemeriksaan dan keterangan resmi dari instansi berwenang. Setiap pihak yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini berhak menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Sebab, menjaga sungai bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menjaga hak masyarakat atas air bersih dan masa depan generasi berikutnya.
Bersambung…
(Tim Redaksi)
Tag : #P2NAPASnews #PETI #TambangIlegal #TambangEmas #SungaiSuso #BajoBarat #KabupatenLuwu #SulawesiSelatan #KerusakanLingkungan #PencemaranSungai #AirBersih #LindungiSungai #DASSuso #TambangTanpaIzin #RoyaltiTambang #KerugianNegara #DLHK #ESDM #AparatPenegakHukum #PenegakanHukum #PemerintahLuwu #SelamatkanLingkungan #SuaraMasyarakat #KawalAspirasi #MediaNusantara
