Pengadaan Bibit Murbei dan Peralatan Persutraan di Wajo Disorot, APH Diminta Selidiki Proyek Bernilai Miliaran Rupiah
WAJO, SULAWESI SELATAN, — Sejumlah proyek pengadaan bibit murbei dan peralatan penunjang industri persutraan di Kabupaten Wajo menjadi sorotan. Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan Negeri Wajo maupun Kepolisian Resor Wajo, diminta melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap berbagai kegiatan pengadaan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan maupun APBD Kabupaten Wajo.
Permintaan tersebut disampaikan Marsose Gala, Ketua Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI) DPC Kabupaten Wajo, melalui siaran pers kepada sejumlah awak media di Sengkang, Senin (9/11/2026).
Marsose mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring tim MOI DPC Wajo, ditemukan sejumlah bantuan pemerintah yang diduga tidak tepat sasaran. Bahkan, beberapa bantuan berupa bibit murbei dan peralatan persutraan disebut dalam kondisi mangkrak serta tidak dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pengadaannya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius, mengingat Kabupaten Wajo dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sutra di Sulawesi Selatan. Program pengembangan persutraan semestinya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani murbei dan pelaku usaha persutraan.
Sejumlah Proyek yang Diminta Ditelusuri
Adapun sejumlah kegiatan pengadaan yang menjadi perhatian MOI DPC Wajo antara lain:
1. Pengadaan dan penanaman 1.000.000 batang bibit murbei Tahun Anggaran 2020. Kegiatan ini disebut dikerjakan oleh CV Massalangka dengan lokasi di Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu; Desa Wajoriaja, Kecamatan Tanasitolo; serta Desa Bontopenno dan Desa Watangrumpia, Kecamatan Majauleng.
2. Pengadaan 90.000 batang bibit murbei di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Tahun 2021. Kegiatan dengan luas lahan sekitar 2,5 hektare tersebut disebut memiliki anggaran kurang lebih Rp190 juta dan dikerjakan oleh CV Massalangka melalui mekanisme penunjukan langsung.
3. Pengadaan mesin pemintalan benang sutra di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Tahun 2021. Nilai anggaran kegiatan tersebut diperkirakan mencapai Rp500 juta.
4. Pengadaan mesin reeling di Sempange, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Tahun 2021. Kegiatan yang disebut dilaksanakan CV Massalangka ini memiliki nilai anggaran sekitar Rp3,4 miliar. Marsose mempertanyakan kesesuaian spesifikasi mesin dengan kebutuhan pengoperasian. Ia menyebut mesin tersebut diduga tidak dapat digunakan secara optimal karena masih manual, terdapat komponen yang dinilai tidak lengkap, serta meminta agar kewajaran harga pengadaan turut diperiksa.
5. Pengadaan oven pengering kokon di UPT Sempange Tahun 2020. Pengadaan yang disebut dikerjakan CV Massalangka tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp200 juta.
6. Pengadaan lima unit mesin pencelupan Tahun 2021/2022. Total anggaran kegiatan ini diperkirakan mencapai Rp1 miliar. Menurut keterangan Marsose, peralatan tersebut belum berfungsi sebagaimana mestinya. Ia juga mempertanyakan kelengkapan dokumen lingkungan yang berkaitan dengan operasional kegiatan tersebut.
Selain itu, Marsose membandingkan pengadaan mesin reeling di Sempange senilai sekitar Rp3,4 miliar dengan pengadaan mesin sejenis di Desa Tosora pada Tahun Anggaran 2022 yang disebut bernilai sekitar Rp1,7 miliar.
Menurutnya, perbedaan nilai anggaran tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, harga pasar pada saat pengadaan, berita acara serah terima, serta kondisi fisik mesin di lapangan.
APH Diminta Tidak Berhenti pada Pemeriksaan Administrasi
Marsose menegaskan, permintaan penyelidikan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, penganggaran, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, pengadaan barang, hingga pemanfaatan dan pemeliharaan aset.
“Jangan sampai anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan sektor persutraan justru tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Semua harus diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti,” tegas Marsose, yang juga merupakan mantan Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo selama dua periode.
Ia berharap Kejaksaan Negeri Wajo dan Polres Wajo dapat menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan klarifikasi, pemeriksaan lapangan, serta audit atau koordinasi dengan instansi berwenang apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Publik Berhak Mengetahui Hasil Penggunaan Anggaran
Persoalan ini menjadi penting karena pengadaan yang menggunakan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi, kualitas barang, kesesuaian spesifikasi maupun manfaatnya bagi masyarakat.
Apabila benar terdapat barang yang tidak sesuai spesifikasi, tidak berfungsi, atau tidak dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh instansi terkait.
Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai kondisi terkini seluruh bantuan bibit murbei dan peralatan persutraan tersebut, termasuk lokasi aset, pihak pengelola, tingkat pemanfaatan, serta langkah penyelesaian terhadap peralatan yang tidak berfungsi.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari instansi pemerintah terkait, pihak penyedia, maupun APH mengenai sejumlah proyek yang disebutkan dalam siaran pers tersebut belum dimuat dalam bahan pemberitaan yang diterima redaksi.
P2NAPAS.news menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan kondisi peralatan tersebut masih memerlukan verifikasi serta pembuktian lebih lanjut. Redaksi tidak menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi dari lembaga berwenang.
Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Wajo, dinas teknis terkait, CV Massalangka, serta pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi memenuhi prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik.
(Tim Redaksi)
Tag : #P2NAPASnews #Wajo #SulawesiSelatan #KotaSutra #PersutraanWajo #BibitMurbei #MesinSutra #PengadaanBarangJasa #AnggaranAPBD #KejariWajo #PolresWajo #APH #DugaanPenyimpangan #DugaanProyekMangkrak #TransparansiAnggaran #AkuntabilitasPublik #PengawasanPublik #UsutTuntas #PenegakanHukum #AntiKorupsi #HakJawab #MediaNusantara
P2NAPAS.news — Media Nusantara, Pengawal Aspirasi dan Suara Masyarakat.
