BARU DILANTIK, KADIS DPMN PASBAR LENGGO APRIYANTI DISOROT: WARTAWAN KONFIRMASI DISEBUT GANGGU TIM!
PASAMAN BARAT, P2NAPAS.news – Baru saja mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Pasaman Barat, Lenggo Apriyanti kini menjadi sorotan menyusul polemik komunikasi dengan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi, profesionalitas komunikasi pejabat publik, serta penghormatan terhadap kemerdekaan pers di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
Lenggo Apriyanti diketahui resmi dilantik sebagai Kepala DPMN Kabupaten Pasaman Barat pada Kamis, 17 September 2026. Namun, belum lama menjalankan tugas tersebut, komunikasi antara pejabat DPMN dengan seorang wartawan Mitrapolisi.com menjadi perhatian setelah muncul pernyataan yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait aktivitas konfirmasi jurnalistik.
Polemik bermula ketika wartawan melakukan konfirmasi mengenai perkembangan penyelesaian sengketa yang sedang ditangani tim pemerintah daerah. Konfirmasi tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan resmi dari pihak terkait sekaligus memenuhi prinsip keberimbangan sebelum informasi disajikan kepada masyarakat.
Namun, dalam percakapan melalui pesan singkat, Kepala DPMN justru mempertanyakan sumber informasi yang diperoleh wartawan. Bahkan, pejabat tersebut menyebut informasi mengenai rapat yang dikatakannya bersifat tertutup telah mengganggu proses identifikasi tim pemerintah daerah.
“Berarti ada yang membocorkan rapat yang sifatnya tertutup. Dan ini sangat mengganggu proses identifikasi tim,” demikian bunyi salah satu pesan yang disampaikan dalam percakapan tersebut.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan: apakah kegiatan konfirmasi wartawan benar-benar dapat mengganggu proses identifikasi tim? Jika memang demikian, apa dasar dan bentuk gangguan yang dimaksud? Apakah terdapat bukti konkret bahwa wartawan telah melakukan tindakan yang menghambat pekerjaan tim pemerintah daerah?
Persoalan semakin menjadi perhatian ketika dalam percakapan lanjutan muncul pernyataan, “Jangan abuse karena Bapak wartawan ya Pak. Saya juga punya hak.”
Penggunaan istilah “abuse” tersebut menjadi salah satu poin yang perlu dijelaskan secara terbuka. Apakah Kepala DPMN menilai wartawan telah menyalahgunakan profesinya karena meminta klarifikasi? Ataukah terdapat tindakan tertentu dalam komunikasi tersebut yang dianggap melampaui batas?
Sebab, meminta konfirmasi merupakan bagian dari proses kerja jurnalistik. Wartawan berkewajiban melakukan verifikasi, menguji informasi, serta memberikan kesempatan kepada pihak yang berkaitan untuk menyampaikan penjelasan sebelum berita diterbitkan.
Wartawan yang bersangkutan juga menegaskan bahwa dirinya tidak sedang mencari sumber kebocoran informasi ataupun bermaksud mengintervensi pekerjaan tim pemerintah daerah. Permintaan konfirmasi dilakukan semata-mata untuk mendapatkan tanggapan resmi atas informasi yang diperoleh dari narasumber lain.
“Saya hanya menjalankan tugas jurnalistik dan memberikan kesempatan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi. Jika narasumber tidak berkenan menjawab, itu tentu hak yang harus dihormati,” demikian penjelasan wartawan tersebut.
Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Sementara itu, Pasal 6 UU Pers menegaskan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, serta melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Di sisi lain, pejabat publik juga memiliki hak untuk menjaga informasi tertentu sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, status rapat tertutup tidak serta-merta menjadikan seluruh informasi mengenai persoalan yang dibahas otomatis tertutup bagi masyarakat. Perlu ada kejelasan mengenai dasar dan klasifikasi informasi yang memang dikecualikan.
JABATAN PUBLIK DAN TANGGUNG JAWAB KETERBUKAAN
Sebagai pejabat yang memimpin organisasi perangkat daerah, Kepala DPMN Pasaman Barat tentu memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi yang profesional, termasuk dengan insan pers.
DPMN merupakan perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari. Karena itu, keterbukaan informasi mengenai kebijakan dan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.
Kritik dan pertanyaan wartawan seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, bukan semata-mata gangguan terhadap aktivitas pemerintahan. Apabila terdapat informasi yang belum dapat disampaikan, pejabat dapat menjelaskan alasan, batasan, serta dasar hukumnya secara proporsional.
BUPATI PASAMAN BARAT DIMINTA TURUN TANGAN
Menyikapi polemik tersebut, Bupati Pasaman Barat diminta memberikan penjelasan mengenai sikap pemerintah daerah terhadap komunikasi pejabat publik dengan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Bupati juga diharapkan memberikan arahan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar membangun hubungan kemitraan yang sehat dengan media massa, tanpa mengurangi independensi pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Sejumlah hal perlu mendapatkan penjelasan, mulai dari dasar pernyataan bahwa konfirmasi wartawan mengganggu proses identifikasi tim, maksud penggunaan istilah “abuse”, hingga kebijakan DPMN dalam memberikan akses informasi kepada media massa.
P2NAPAS.news menilai persoalan ini perlu diselesaikan melalui klarifikasi terbuka, bukan dengan membangun polemik berkepanjangan. Kemerdekaan pers dan kewenangan pejabat publik bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya memiliki batas, tanggung jawab, serta kedudukan masing-masing yang dilindungi hukum.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari Kepala DPMN Kabupaten Pasaman Barat, Lenggo Apriyanti, maupun Bupati Pasaman Barat terkait polemik tersebut.
Redaksi P2NAPAS.news tetap membuka ruang klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi kepada pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
P2NAPAS.news tidak bermaksud menghakimi ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak mana pun. Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers.
Sebab, pejabat publik berhak menjaga kewenangannya, tetapi masyarakat juga berhak mengetahui informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pers bertanya bukan untuk mengganggu pemerintahan, melainkan memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam koridor transparansi dan akuntabilitas.
(Oloan Hasibuan)
Tag : #P2NAPASNews #PasamanBarat #LenggoApriyanti #DPMNPasbar #BupatiPasamanBarat #KemerdekaanPers #KebebasanPers #UU40Tahun1999 #WartawanIndonesia #KeterbukaanInformasi #TransparansiPublik #KontrolSosial #HakJawabPers #ProfesionalitasPejabat #PersMengawalDemokrasi #JurnalismeIndependen #MediaMassa #SuaraMasyarakat #SumateraBarat #BeritaTerkini
