LISTYO SIGIT DAN DUA JENDERAL TERANCAM 8 TAHUN PENJARA, KASUS DUGAAN PENYADAPAN JADI SOROTAN

JAKARTA – P2NAPAS.NEWS – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri menjadi sorotan nasional. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga kalangan pengusaha.

Dalam perkara tersebut, salah satu ketentuan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disebut penyidik memiliki ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara. Namun, ketiga tersangka juga dikabarkan dijerat ketentuan pidana lainnya.

Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka

Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026), tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Meski demikian, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan bukan bukti bahwa seseorang telah terbukti bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dugaan Penyadapan Berlangsung pada 2025–2026

Dalam penjelasannya, penyidik menduga aktivitas penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana yang semestinya.

Penyidik juga menduga penyadapan tersebut dilakukan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah. Dugaan ini menjadi bagian penting dalam penyidikan karena penggunaan teknologi penyadapan harus memiliki dasar kewenangan dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Kasus tersebut semakin menyita perhatian publik karena sasaran yang disebut dalam keterangan penyidik mencakup Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kelompok masyarakat lainnya.

Penyidik Dalami Dugaan Penghapusan Data Elektronik

Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, penyidik mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026.

Menurut kronologi yang disampaikan dalam konferensi pers, seorang petugas yang mengetahui peristiwa tersebut kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Bareskrim Polri selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dan tiga orang saksi ahli. Penyidik juga menyita 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk sebagai barang bukti yang berkaitan dengan penanganan perkara. Seluruh barang bukti tersebut akan dinilai berdasarkan relevansi dan kekuatan pembuktiannya dalam proses hukum.

Pasal Berlapis dan Ancaman Pidana

Dalam konferensi pers yang diberitakan media nasional, penyidik menyebut penerapan sejumlah ketentuan hukum terhadap ketiga tersangka, termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengatur perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum terhadap informasi atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, antara lain mengubah, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikannya.

Ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 32 ayat (1) tersebut diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU ITE, yakni pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Namun, ancaman delapan tahun itu merujuk pada ketentuan pidana UU ITE tersebut. Ancaman pidana dari pasal lain yang disangkakan harus dijelaskan secara terpisah. Penerapan pasal dan pertanggungjawaban pidana setiap tersangka tetap bergantung pada proses pembuktian serta putusan pengadilan.

Komisi III DPR Minta Penanganan Transparan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan menghormati proses penegakan hukum yang berjalan. Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan dari awal hingga akhir.

Sikap tersebut menjadi penting karena perkara ini melibatkan pejabat tinggi kepolisian dan menyangkut dugaan penggunaan kewenangan penyadapan terhadap sejumlah pihak.

Transparansi dibutuhkan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan perkara, dasar hukum yang digunakan penyidik, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan. Komisi III DPR juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya tanpa mengintervensi proses penyidikan.

P2NAPAS.news: Transparansi Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Janji

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menjadi ujian bagi akuntabilitas penegakan hukum. Jika dugaan penyalahgunaan kewenangan terbukti melalui proses peradilan, penindakan harus dilakukan secara adil tanpa memandang jabatan, pangkat, maupun kedudukan seseorang.

Sebaliknya, hak setiap tersangka untuk memperoleh proses hukum yang adil juga harus dihormati. Penanganan perkara tidak boleh didasarkan pada tekanan opini publik, tetapi harus bertumpu pada alat bukti, ketentuan hukum, dan proses peradilan yang sah.

Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana penyadapan dilakukan, siapa yang memberikan kewenangan, apakah prosedur telah dipenuhi, serta bagaimana perlindungan data dan privasi pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran.

Pertanyaan pentingnya: sejauh mana penyidikan akan mengungkap rantai kewenangan dalam dugaan penyadapan ini, dan bagaimana aparat memastikan kejadian serupa tidak terulang?

P2NAPAS.news memandang keterbukaan informasi, penghormatan terhadap hak privasi, dan penegakan hukum tanpa diskriminasi harus menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Sumber informasi : Tirto.id, Komisi III Desak Kasus Penyadapan Prabowo Ditangani Transparan, 3 November 2026.

( Redaksi)

Tag: #P2NAPASNews #ListyoSigit #AhrieSonta #EkoHadiSantoso #PrabowoSubianto #PenyadapanIlegal #DugaanPenyadapan #KasusPenyadapan #UUITE #KUHP #BareskrimPolri #KomisiIIIDPR #Polri #PenegakanHukum #TransparansiHukum #BeritaNasional #BeritaTerkini #HukumIndonesia #MediaNusantara #SuaraMasyarakat

Media Nusantara, Pengawal Aspirasi dan Suara Masyarakat.