PEMBONGKARAN TONGKANG STAR MARIEN 3301 DISOROT! LSM P2NAPAS PERTANYAKAN IZIN, LINGKUNGAN, DAN HAK WARGA

BENGKULU SELATAN – P2NAPAS.NEWS – Aktivitas pembongkaran bangkai tongkang Star Marien 3301 di kawasan pesisir Desa Gunung Kayo, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, menjadi sorotan LSM P2NAPAS. Hasil investigasi organisasi tersebut mengungkap sejumlah persoalan yang perlu mendapat penjelasan, mulai dari kelengkapan dokumen perizinan, potensi dampak terhadap lingkungan pesisir, standar keselamatan kerja, hingga dugaan belum tuntasnya pembayaran kompensasi kepada enam warga pemilik lahan terdampak.

SPK Terbit, Kelengkapan Perizinan Dipertanyakan

Dalam investigasinya, LSM P2NAPAS menemukan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 102/SPK/TASK/X/2026 yang diterbitkan PT Teguh Abadi Setiakawan kepada Aan Kunidi selaku Koordinator Lapangan.

Namun, keberadaan SPK tersebut belum otomatis membuktikan bahwa seluruh persyaratan perizinan kegiatan pembongkaran telah dipenuhi.

Kepala Desa Gunung Kayo, Reskan Hamdani, disebut menyampaikan bahwa pihak pelaksana belum menyerahkan salinan dokumen perizinan kepada pemerintah desa, termasuk dokumen dari instansi berwenang di bidang perhubungan, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup.

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum pelaksanaan kegiatan, persetujuan lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dampak yang harus dipenuhi oleh pihak pelaksana.

LSM P2NAPAS meminta instansi terkait melakukan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh agar status legalitas kegiatan dapat dipastikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Aktivitas Pembongkaran di Pesisir Jadi Perhatian

Selain persoalan perizinan, tim investigasi LSM P2NAPAS juga menyoroti aktivitas pemotongan badan tongkang atau hull yang berdasarkan dokumentasi visual diduga berlangsung di kawasan pasang surut.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan masuknya residu logam, sisa material, maupun limbah hasil pembongkaran ke perairan pesisir.

Tim investigasi juga mendokumentasikan keberadaan tabung gas oksigen dan LPG di sekitar lokasi kegiatan. Penempatannya menjadi perhatian terkait penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), terutama karena kawasan tersebut berdekatan dengan ruang aktivitas masyarakat.

LSM P2NAPAS meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan sistem pengelolaan limbah, potensi pencemaran, serta pemenuhan standar keselamatan kerja.

Dana Rp150 Juta dan Kompensasi Enam Warga Dipertanyakan

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai dana sebesar Rp150.000.000 yang disebut berasal dari PT Teguh Abadi Setiakawan dan diterima Aan Kunidi.

Di sisi lain, LSM P2NAPAS memperoleh informasi bahwa enam warga pemilik lahan terdampak masih mempertanyakan sisa pembayaran kompensasi dengan total nilai sekitar Rp18.000.000.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai rincian penggunaan dana, dasar pembayaran, pihak penerima, serta mekanisme penyelesaian kewajiban kepada masyarakat.

LSM P2NAPAS meminta pihak perusahaan dan koordinator lapangan memberikan penjelasan terbuka disertai dokumen pendukung agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Redaksi menegaskan bahwa informasi mengenai dana Rp150 juta dan sisa kompensasi Rp18 juta masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari seluruh pihak terkait. Belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya penyimpangan penggunaan dana.

LSM P2NAPAS Siapkan Rekomendasi Penghentian Aktivitas

Ketua Umum DPW LSM P2NAPAS Bengkulu, Iklandiyanto, A.Md., menyatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah resmi untuk meminta pemeriksaan terhadap aktivitas pembongkaran tongkang Star Marien 3301.

LSM P2NAPAS berencana menyampaikan surat rekomendasi penghentian sementara aktivitas kepada DLHK Kabupaten Bengkulu Selatan serta laporan kepada instansi dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

“Kami meminta instansi terkait turun langsung melakukan pemeriksaan. Persoalan perizinan, potensi dampak lingkungan, keselamatan kerja, dan hak masyarakat harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai aktivitas usaha berjalan, sementara persoalan warga dan lingkungan belum mendapatkan kepastian,” tegas Iklandiyanto.

Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas usaha bukan bertujuan menghambat investasi, melainkan memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat maupun kelestarian lingkungan.

DLHK dan Aparat Diminta Tidak Mengabaikan Persoalan

LSM P2NAPAS mendesak DLHK Kabupaten Bengkulu Selatan menelusuri dokumen persetujuan lingkungan, kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta mekanisme penanganan limbah dari kegiatan pembongkaran tersebut.

Instansi perhubungan dan instansi terkait pengelolaan wilayah pesisir juga diminta memeriksa kesesuaian kegiatan dengan kewenangan dan ketentuan perizinan yang berlaku.

Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah diminta mengambil tindakan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penyelesaian persoalan kompensasi enam warga perlu mendapat perhatian agar hak masyarakat yang terdampak memperoleh kepastian.

Hak Jawab dan Klarifikasi Terbuka

Hingga berita ini disusun, redaksi P2NAPAS.news belum menerima klarifikasi resmi dari PT Teguh Abadi Setiakawan maupun Aan Kunidi mengenai kelengkapan perizinan, informasi dana Rp150 juta, dan sisa kompensasi enam warga tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada PT Teguh Abadi Setiakawan, Aan Kunidi, Kepala Desa Gunung Kayo, serta seluruh pihak yang berkepentingan untuk memberikan penjelasan dan dokumen pendukung.

Redaksi tidak menyimpulkan adanya tindak pidana maupun pelanggaran hukum sebelum terdapat pemeriksaan dan keterangan resmi dari instansi berwenang.

Transparansi perizinan, perlindungan lingkungan pesisir, keselamatan kerja, dan pemenuhan hak masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai kepentingan usaha berjalan tanpa kepastian perlindungan bagi warga dan lingkungan.

(Hery Asmadi)

Tag : #P2NAPASNews #LSMP2NAPAS #InvestigasiP2NAPAS #StarMarien3301 #PembongkaranTongkang #GunungKayo #BengkuluSelatan #DugaanPelanggaranIzin #PerlindunganLingkungan #LingkunganPesisir #HakMasyarakat #KompensasiWarga #TransparansiPerizinan #DLHKBengkuluSelatan #PengawalAspirasi #BeritaInvestigasi #BeritaBengkulu #MediaNusantar

REDAKSI P2NAPAS.NEWS

Media Nusantara, Pengawal Aspirasi dan Suara Masyarakat.