Bank Nagari Kembali Kandas! PN Padang Tolak Gugatan Keberatan soal Keterbukaan Dana CSR

PADANG, P2NAPAS.news – Upaya PT Bank Nagari menggugurkan putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat terkait keterbukaan data penerima dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kembali kandas. Pengadilan Negeri (PN) Padang menolak keberatan yang diajukan Bank Nagari dalam perkara Nomor 172/Pdt.Sus-KIP/2026/PN Pdg, sekaligus menguatkan putusan Komisi Informasi yang mengabulkan permohonan Darlinsah terkait keterbukaan data penerima CSR periode 2021–2024.

Putusan tersebut dibacakan pada Kamis, 29 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak keberatan PT Bank Nagari dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/I/KI-SB-PS-M-A/2026 tanggal 21 Mei 2026, khususnya sepanjang amar angka 6.3 yang menjadi objek keberatan Bank Nagari.

Tidak hanya itu, PT Bank Nagari juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp224.000. Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam perjuangan Darlinsah memperoleh informasi mengenai pengelolaan dan penyaluran dana CSR/TJSL Bank Nagari selama empat tahun, yakni 2021 hingga 2024.

Data Penerima CSR Jadi Pokok Sengketa

Sengketa ini bermula ketika Darlinsah mengajukan permohonan informasi publik kepada PT Bank Nagari. Ia meminta sejumlah informasi terperinci mengenai penerima bantuan CSR/TJSL selama periode 2021–2024.

Informasi yang diminta meliputi nama penerima, alamat, tanggal menerima bantuan, jumlah uang yang diterima, alasan penetapan sebagai penerima, hingga dokumentasi penyerahan bantuan.

Permintaan tersebut bukan sekadar ingin mengetahui besaran anggaran CSR, tetapi juga menyangkut transparansi mengenai siapa yang menerima bantuan, berapa nilai yang disalurkan, serta apa dasar penetapan penerimanya.

Persoalan kemudian bergulir menjadi sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat hingga menghasilkan Putusan Nomor 04/I/KI-SB-PS-M-A/2026 tanggal 21 Mei 2026.

Komisi Informasi Perintahkan Bank Nagari Buka Data

Dalam putusannya, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat mengabulkan sebagian permohonan informasi Darlinsah.

Komisi Informasi memerintahkan PT Bank Nagari memberikan salinan data penerima CSR/TJSL selama 2021 sampai dengan 2024, termasuk nama penerima, alamat, tanggal penerimaan, jumlah bantuan, alasan penetapan sebagai penerima, serta dokumentasi penyerahan.

Meski demikian, keterbukaan informasi tersebut tetap harus memperhatikan perlindungan data pribadi. Data pribadi tertentu yang dilindungi peraturan perundang-undangan wajib dihitamkan atau dikaburkan.

Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Bank Nagari Tempuh Keberatan di Dua Pengadilan

Dalam rangkaian sengketa ini, PT Bank Nagari menempuh upaya keberatan terhadap putusan Komisi Informasi melalui dua pengadilan, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang dan Pengadilan Negeri Padang.

Di PTUN Padang, perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 29/G/KI/2026/PTUN.PDG dan diputus pada 8 September 2026.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan keberatan PT Bank Nagari selaku Pemohon Keberatan tidak diterima. Bank Nagari juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp430.000.

Atas putusan tersebut, PT Bank Nagari kemudian mengajukan kasasi. Sementara itu, Darlinsah melalui kuasa hukumnya, Deni Syaputra, S.H., M.H., telah mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya mempertahankan putusan PTUN Padang.

Kemudian, melalui perkara Nomor 172/Pdt.Sus-KIP/2026/PN Pdg, PN Padang juga menolak keberatan Bank Nagari pada 29 Oktober 2026.

Dengan demikian, terdapat dua perkembangan hukum berbeda dalam rangkaian sengketa ini. Keberatan di PTUN Padang dinyatakan tidak diterima, sedangkan keberatan di PN Padang dinyatakan ditolak.

Publik Berhak Mengetahui Penyaluran Dana CSR

Persoalan ini memiliki kepentingan lebih luas daripada sekadar sengketa antara pemohon informasi dan pihak perusahaan.

Dana CSR/TJSL merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Karena itu, transparansi pelaksanaan program, penerima manfaat, serta pertanggungjawaban penyalurannya menjadi hal yang patut mendapat perhatian.

Masyarakat berkepentingan mengetahui apakah program CSR benar-benar menjangkau pihak yang membutuhkan, bagaimana penerima ditentukan, dan bagaimana penyaluran bantuan dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan informasi bukan berarti mengabaikan hak privasi seseorang. Namun, perlindungan data pribadi juga tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menutup seluruh informasi yang menurut putusan Komisi Informasi wajib diberikan.

Di sinilah pentingnya keseimbangan antara hak masyarakat memperoleh informasi dan kewajiban melindungi data pribadi.

Pelaksanaan Putusan Kini Menjadi Perhatian

Berdasarkan informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), keberatan Bank Nagari di PN Padang didaftarkan pada Kamis, 30 Juli 2026.

Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut terdiri dari Lukman Nulhakim sebagai hakim ketua, serta Dwi Sri Mulyati dan Safwanuddin Siregar sebagai hakim anggota.

Dengan ditolaknya keberatan Bank Nagari, putusan Komisi Informasi yang memerintahkan pemberian data penerima CSR/TJSL periode 2021–2024 kembali dikuatkan sepanjang bagian yang menjadi objek keberatan.

Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut pelaksanaan putusan tersebut. Apakah seluruh informasi yang diperintahkan akan diberikan sesuai amar putusan? Bagaimana mekanisme keterbukaan data penerima CSR dilakukan dengan tetap melindungi informasi pribadi?

Pertanyaan tersebut penting agar sengketa ini tidak berhenti pada kemenangan dalam proses persidangan, tetapi juga menghasilkan keterbukaan informasi yang benar-benar dapat diakses sesuai ketentuan hukum.

Sementara itu, proses kasasi yang diajukan PT Bank Nagari terhadap putusan PTUN Padang masih menjadi bagian dari rangkaian penyelesaian sengketa ini.

P2NAPAS.news akan terus memantau perkembangan perkara dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi PT Bank Nagari maupun pihak terkait demi menghadirkan pemberitaan yang aktual, faktual, berimbang, dan bertanggung jawab.

Redaksi

Tag : #BankNagari #Darlinsah #PNPadang #CSRBankNagari #DanaCSR #KeterbukaanInformasiPublik #KomisiInformasiSumbar #TransparansiPublik #SengketaInformasi #PengadilanNegeriPadang #SumateraBarat #Padang #HakPublik #AkuntabilitasPublik #P2NAPASNews #MediaNusantara #PengawalAspirasi

P2NAPAS.news – Media Nusantara, Pengawal Aspirasi dan Suara Masyarakat.