Tes Kemampuan Akademik 2026 Diawasi Ombudsman, Masyarakat Diminta Berani Melapor
JAKARTA, P2NAPAS.news – Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2026 menjadi perhatian serius Ombudsman Republik Indonesia. Pengawasan dilakukan untuk memastikan asesmen pendidikan tersebut berjalan sesuai prosedur, transparan, serta tidak mengabaikan hak-hak peserta didik.
Ombudsman RI bahkan memperluas pemantauan ke 34 provinsi melalui seluruh Kantor Perwakilan Ombudsman di daerah. Masyarakat, peserta didik, maupun orang tua diminta berani melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan atau persoalan dalam pelaksanaan TKA.
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menyampaikan hal tersebut saat melakukan pemantauan langsung di SMA Negeri 32 Jakarta Selatan dan Posko Pengaduan TKA pada Rabu (4/11/2026).
Menurut Maneger, pemantauan ini merupakan bagian dari tugas Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan. Langkah tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
Ombudsman ingin memastikan berbagai temuan dan catatan evaluasi terdahulu telah ditindaklanjuti sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi dalam penyelenggaraan TKA 2026.
“Ombudsman RI berharap pelaksanaan TKA tahun ini lebih baik dari tahun lalu dan temuan-temuan sebelumnya tidak kembali ditemukan. Oleh karena itu, hasil pemantauan tahun ini juga akan kami sampaikan kepada pihak terkait termasuk Kemendikdasmen,” ujar Maneger.
Sarana Sekolah hingga Akses Internet Jadi Perhatian
Dalam pemantauan tersebut, Ombudsman RI mencermati sejumlah aspek penting, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana sekolah, ketersediaan akses internet, dukungan teknis, hingga mekanisme penanganan pengaduan apabila peserta mengalami kendala selama mengikuti tes.
Selain persoalan teknis, pemenuhan fasilitas bagi peserta didik penyandang disabilitas juga menjadi perhatian khusus.
Ombudsman memastikan pentingnya akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik. Jangan sampai keterbatasan fasilitas maupun kendala teknis menghambat hak peserta dalam mengikuti asesmen.
Pengawasan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik.
Keikutsertaan TKA Tidak Wajib, Ombudsman Soroti Potensi Keterpaksaan
Tidak hanya menyoroti kesiapan teknis, Ombudsman RI juga akan mendalami sejumlah aspek kebijakan dalam penyelenggaraan TKA 2026.
Salah satu perhatian utama adalah evaluasi terhadap sifat keikutsertaan TKA yang tidak wajib. Hal ini menjadi penting untuk memastikan tidak terdapat unsur keterpaksaan terhadap peserta didik.
Dengan demikian, pelaksanaan TKA diharapkan benar-benar memperhatikan hak dan kepentingan peserta didik, bukan sekadar mengejar target pelaksanaan asesmen.
Ombudsman Buka Posko Pengaduan TKA 2026
Untuk memperkuat pengawasan, Ombudsman RI membuka Posko Pengaduan TKA sebagai saluran bagi peserta didik maupun masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan.
Posko tersebut dapat dimanfaatkan apabila masyarakat menemukan dugaan penyimpangan prosedur, kendala selama pelaksanaan tes, maupun ketidakjelasan informasi terkait penyelenggaraan TKA.
Maneger Nasutio mendorong peserta dan masyarakat agar tidak ragu menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman RI, baik melalui kantor pusat maupun seluruh kantor perwakilan di daerah.
Berikut kanal pengaduan resmi Ombudsman RI:
– Website: https://pengaduan.ombudsman.go.id
– Email: team7@ombudsman.go.id
– WhatsApp: +62 811-9093-737
Adapun persyaratan pengaduan cukup dengan melampirkan salinan identitas diri dan kronologi singkat permasalahan yang dilaporkan.
Peserta Diminta Jujur, Penyelenggara Harus Bertanggung Jawab
Maneger Nasution juga mengingatkan seluruh peserta didik agar tetap mengedepankan kejujuran selama mengikuti Tes Kemampuan Akademik 2026.
Di sisi lain, penyelenggara pendidikan diharapkan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan.
“Ombudsman RI berharap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan benar-benar sesuai dengan mandat dan ke depannya terus mengalami perbaikan setiap tahunnya,” tutup Maneger.
Publik Menanti Hasil Pengawasan Ombudsman
Pengawasan TKA 2026 di 34 provinsi menjadi perhatian penting dalam memastikan penyelenggaraan asesmen pendidikan berjalan sesuai prinsip pelayanan publik.
Namun, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan dengan memeriksa kesiapan sekolah dan kelancaran pelaksanaan tes. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat serta penyelesaian setiap persoalan yang ditemukan juga menjadi bagian penting dari evaluasi.
Publik tentu berharap pengawasan Ombudsman RI menghasilkan perbaikan nyata, terutama dalam menjamin hak peserta didik, keterbukaan informasi, kesiapan fasilitas, dan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta.
Sebab, keberhasilan Tes Kemampuan Akademik bukan semata-mata diukur dari terlaksananya ujian, tetapi juga dari sejauh mana penyelenggara mampu memberikan pelayanan pendidikan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.
(Ombudsman RI/ Redaksi)
Tag : #TesKemampuanAkademik #TKA2026 #OmbudsmanRI #OmbudsmanIndonesia #PengawasanPendidikan #PendidikanIndonesia #Kemendikdasmen #HakPesertaDidik #PerlindunganSiswa #PoskoPengaduanTKA #PelayananPublik #TransparansiPendidikan #PendidikanInklusif #AspirasiMasyarakat #P2NAPASNews
