Kemenag Perketat Perlindungan Santri! Pesantren Wajib Bangun Sistem Pencegahan Kekerasan dan Perundungan

JAKARTA, P2NAPAS.news – Kementerian Agama (Kemenag) memperketat upaya perlindungan santri di seluruh Indonesia dengan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pesantren. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 2 November 2026, setiap pesantren diarahkan membangun sistem perlindungan santri guna mencegah kekerasan fisik, perundungan, hingga kekerasan seksual serta memastikan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak.

Kebijakan tersebut menjadi acuan nasional dalam memperkuat tata kelola perlindungan santri melalui pendekatan Child Safeguarding atau sistem perlindungan anak. Artinya, perlindungan tidak hanya dilakukan setelah terjadi kasus, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan, budaya, prosedur, dan aktivitas sehari-hari di lingkungan pesantren.

Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, mengatakan juknis tersebut menjadi panduan bagi pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan hingga pengurus pesantren dalam memperkuat sistem perlindungan santri.

Menurut Basnang, pesantren memiliki karakter pendidikan berasrama dengan interaksi intensif antara santri, kiai, ustaz, dan musyrif selama 24 jam. Pola pendidikan tersebut menjadi kekuatan dalam membentuk akhlak, kemandirian, serta kedisiplinan. Namun, kedekatan interaksi juga membutuhkan pengawasan dan sistem perlindungan yang terukur, mengingat sebagian besar santri masih berusia anak.

Karena itu, Kemenag menegaskan bahwa tanggung jawab menciptakan lingkungan yang aman berada pada orang dewasa dan institusi pesantren. Santri sebagai anak tidak boleh dibebani tanggung jawab untuk melindungi dirinya sendiri dari potensi kekerasan.

Empat Pilar Utama Perlindungan Santri

Dalam juknis tersebut, sistem perlindungan santri dibangun melalui empat pilar utama, yakni kebijakan, sumber daya manusia, prosedur, dan akuntabilitas.

Keempat pilar ini harus dilengkapi bukti penerapan yang dapat diperiksa, mulai dari dokumen kebijakan yang ditandatangani pimpinan pesantren hingga register kasus dan laporan evaluasi secara berkala.

Untuk memastikan sistem berjalan, Kemenag menetapkan lima mekanisme kerja yang saling terhubung.

Pertama, SafeNorma, yakni landasan konseptual dan regulatif yang mengatur prinsip perlindungan santri. Di dalamnya terdapat prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tanpa toleransi terhadap kekerasan, keberpihakan kepada korban, nondiskriminasi, kerahasiaan data, transparansi, serta akuntabilitas.

Kedua, SafeKader, yaitu mekanisme rekrutmen tenaga pesantren yang aman serta pelatihan berkala bagi pengasuh, musyrif, wali asrama, dan anggota satuan tugas perlindungan anak.

Ketiga, SafeLapor, yakni penyediaan mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses. Pesantren diarahkan memiliki sedikitnya tiga kanal pelaporan internal, yaitu Telepontren, web, dan AMAN, serta terhubung dengan kanal eksternal seperti layanan SAPA 129.

Menariknya, laporan anonim tetap dapat ditindaklanjuti. Pelapor, korban, dan saksi juga dijamin mendapatkan perlindungan dari segala bentuk intimidasi maupun pembalasan.

Keempat, SafeMitra, yaitu penguatan jaringan penanganan kasus melalui Gernas RANA. Mekanisme ini mencakup tindakan perlindungan segera serta rujukan kepada layanan medis, psikologis, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), hingga aparat penegak hukum.

Kelima, SafeIndeks, yaitu sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berjenjang hingga Kantor Kementerian Agama.

Penanganan Internal Tidak Boleh Menghambat Proses Hukum

Salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut adalah penegasan bahwa mekanisme penanganan internal pesantren tidak menggantikan proses hukum.

Basnang Said menegaskan, penanganan yang dilakukan oleh pihak pesantren harus berjalan beriringan dengan proses hukum dan tidak boleh menghambat kewenangan aparat penegak hukum.

Ketentuan ini menjadi penting agar setiap dugaan tindak pidana terhadap santri dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.

Juknis tersebut juga mengatur pentingnya layanan pemulihan bagi korban serta pemulihan lingkungan pesantren setelah terjadinya kasus.

Dengan demikian, pesantren tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan secara administratif, tetapi juga harus memastikan keselamatan dan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas.

Pesantren Diminta Menghapus Aturan Hukuman Fisik

Direktur Pemberdayaan Pesantren, Yusi Damayanti, menjelaskan bahwa juknis tersebut dirancang agar dapat langsung diterapkan oleh pesantren dengan berbagai kondisi dan kemampuan.

Pada bulan pertama, pesantren dapat memulai dengan meninjau tata tertib dan menghapus ketentuan yang membolehkan hukuman fisik.

Selain itu, pesantren diminta membentuk atau mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) atau Tim Perlindungan Anak, memasang informasi kanal pengaduan di lokasi yang mudah dibaca santri, serta meminta seluruh personel menandatangani kode etik.

Ketentuan kode etik tersebut tidak hanya berlaku bagi pengasuh dan tenaga pendidik, tetapi juga seluruh personel pesantren, termasuk tenaga dapur, petugas keamanan, dan pengemudi.

Yusi menegaskan bahwa juknis tersebut harus benar-benar diterapkan, bukan hanya menjadi dokumen administrasi yang tersimpan tanpa pelaksanaan.

Banyak Laporan Bukan Berarti Pesantren Tidak Aman

Hal menarik lainnya dalam kebijakan ini adalah cara Kemenag memandang keberhasilan sistem perlindungan santri.

Menurut Yusi, keberhasilan Child Safeguarding tidak bisa semata-mata diukur dari nihilnya laporan kekerasan. Sebab, tidak adanya laporan belum tentu membuktikan bahwa lingkungan pesantren benar-benar aman.

Sebaliknya, meningkatnya laporan melalui mekanisme yang aman dapat menunjukkan bahwa santri mulai percaya dan berani menyampaikan persoalan yang mereka alami atau ketahui.

Oleh karena itu, pesantren harus memastikan setiap laporan ditangani secara profesional, menjaga kerahasiaan identitas, serta memberikan perlindungan kepada pelapor dan korban.

Prinsip yang menjadi landasan kebijakan tersebut adalah Child Safeguarding is Everyone’s Responsibility, yang berarti perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua pihak.

Implementasi Kebijakan Menjadi Ujian bagi Pesantren

Penerbitan Keputusan Dirjen Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 menjadi langkah Kemenag dalam memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan.

Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh ketentuan tersebut benar-benar diterapkan oleh pesantren di berbagai daerah.

Ketersediaan dokumen kebijakan, pembentukan satuan tugas, kanal pengaduan, pelatihan sumber daya manusia, hingga mekanisme evaluasi perlu menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan.

Masyarakat dan orang tua santri juga memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana pesantren menjalankan sistem perlindungan tersebut.

Kebijakan ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama, serta Peraturan Ketua KPAI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Keselamatan Anak.

Juknis tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan Peta Jalan Pengembangan Pesantren Ramah Anak dan Kurikulum Berbasis Cinta.

Pada akhirnya, pesantren bukan hanya dituntut menjadi tempat menimba ilmu agama dan membentuk akhlak, tetapi juga harus mampu menjamin keselamatan, martabat, serta hak setiap santri.

P2NAPAS.news menilai, ukuran keberhasilan kebijakan ini nantinya bukan sekadar terbitnya aturan atau terbentuknya satuan tugas, melainkan sejauh mana santri benar-benar merasa aman, berani menyampaikan pengaduan, dan mendapatkan perlindungan ketika menghadapi persoalan.

Sebab, menjaga santri merupakan amanah. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman, nyaman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Agama RI, 5 November 2026.

(Redaksi)

Tag : #P2NAPASnews #KemenagRI #PerlindunganSantri #SantriIndonesia #PesantrenRamahAnak #ChildSafeguarding #HimayatuThalabah #StopKekerasanAnak #StopPerundungan #CegahKekerasanSeksual #PesantrenAman #HakAnak #PendidikanPesantren #SAPA129 #KementerianAgama #BeritaNasional #BeritaTerkini #MediaNusantara