Dugaan Pengambilan Batu Gajah di Sungai Batang Lango, Gubernur dan Kadis SDA-BK Belum Buka Suara
PASAMAN BARAT | P2NAPAS.news – Dugaan aktivitas pengambilan batu gajah di aliran Sungai Batang Lango, Kampuang Sawah, Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Hingga berita ini diterbitkan, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK) Provinsi Sumatera Barat, Rifda Suriani, masih dinantikan klarifikasi resminya oleh redaksi.
Persoalan ini menjadi perhatian setelah muncul informasi masyarakat mengenai aktivitas pengambilan batu gajah yang diduga berlangsung di kawasan sungai tersebut. Legalitas kegiatan, identitas pengelola, serta tujuan distribusi material menjadi sejumlah hal yang perlu ditelusuri.
Sorotan semakin menguat setelah beredar informasi mengenai dugaan pasokan batu gajah dari lokasi tersebut untuk kebutuhan proyek Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun, informasi mengenai keterkaitan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui dokumen pengadaan, keterangan pemasok, dan konfirmasi instansi terkait.
MAHYELDI DIMINTA PASTIKAN PENGAWASAN
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah diminta memberikan penjelasan mengenai sejauh mana pemerintah provinsi mengetahui aktivitas pengambilan material di Sungai Batang Lango.
Publik juga membutuhkan kepastian apakah pemerintah telah melakukan pemeriksaan terhadap legalitas sumber material yang diduga berkaitan dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur di wilayah Pasaman Barat.
Penggunaan anggaran pemerintah harus disertai pertanggungjawaban yang jelas. Asal-usul material, identitas penyedia, dokumen pendukung, dan kesesuaian ketentuan pengadaan merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan.
KADIS SDA-BK RIFDA SURIANI DIMINTA JELASKAN
Kepala Dinas SDA-BK Provinsi Sumatera Barat, Rifda Suriani, juga diminta memberikan klarifikasi mengenai kemungkinan keterkaitan aktivitas pengambilan batu gajah tersebut dengan pekerjaan atau proyek di bawah kewenangan dinasnya.
Redaksi mempertanyakan apakah pihak dinas mengetahui sumber material tersebut, siapa pemasoknya, serta apakah dokumen asal-usul dan legalitas material telah diperiksa sebelum digunakan dalam pekerjaan pemerintah.
Jika tidak terdapat keterkaitan antara aktivitas di Sungai Batang Lango dengan proyek dinas, penjelasan resmi juga diperlukan agar tidak berkembang kesalahpahaman di tengah masyarakat.
TUJUH PERTANYAAN PUBLIK MENUNGGU JAWABAN
P2NAPAS.news meminta Gubernur Mahyeldi dan Kadis SDA-BK Rifda Suriani memberikan penjelasan atas sejumlah pertanyaan berikut:
1. Apakah Pemprov Sumbar mengetahui aktivitas pengambilan batu gajah di Sungai Batang Lango?
2. Apakah kegiatan tersebut telah memiliki izin atau dasar legalitas yang sesuai ketentuan?
3. Apakah benar material dari lokasi tersebut dipasok untuk proyek Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?
4. Siapa pihak pemasok dan siapa pelaksana pengadaan material tersebut?
5. Apakah dokumen asal-usul dan legalitas sumber material telah diverifikasi?
6. Apakah Dinas SDA-BK akan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi?
7. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, tindakan apa yang akan dilakukan sesuai kewenangan?
LINGKUNGAN SUNGAI JUGA HARUS MENJADI PERHATIAN
Selain persoalan perizinan, aktivitas pengambilan material di aliran sungai perlu mendapatkan pemeriksaan teknis dari instansi berwenang.
Potensi perubahan alur sungai, pengikisan tebing, gangguan ekosistem, hingga dampaknya terhadap masyarakat sekitar perlu dinilai berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Jangan sampai pemanfaatan sumber daya alam justru menimbulkan persoalan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat.
P2NAPAS.NEWS: TRANSPARANSI DAN KLARIFIKASI JANGAN DIABAIKAN
P2NAPAS.news menilai persoalan dugaan pengambilan batu gajah di Sungai Batang Lango perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan klarifikasi terbuka dari seluruh pihak terkait.
Masyarakat berhak mengetahui apakah aktivitas tersebut memiliki dasar legalitas, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta apakah materialnya benar digunakan untuk kepentingan proyek pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi P2NAPAS.news belum menerima klarifikasi resmi dari Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah maupun Kepala Dinas SDA-BK Rifda Suriani terkait pertanyaan yang disampaikan redaksi.
P2NAPAS.news menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dan tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Gubernur Sumatera Barat, Kadis SDA-BK, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, instansi ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, pihak pemasok, dan pelaksana proyek untuk menyampaikan hak jawab, hak koreksi, maupun klarifikasi.
Kepastian legalitas, transparansi penggunaan anggaran, dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan.
(Redaksi)
Tag : #P2NAPASNews #PasamanBarat #SumateraBarat #SungaiBatangLango #BatuGajah #MahyeldiAnsharullah #RifdaSuriani #SDABKSumbar #PemprovSumbar #PemkabPasamanBarat #KajaiSelatan #KecamatanTalamau #DugaanPengambilanBatu #LegalitasTambang #PengawasanSungai #PerlindunganLingkungan #TransparansiProyek #AnggaranPublik #KeterbukaanInformasi #PenegakanHukum #KontrolSosialPers #HakJawab #BeritaDa
