J(ubir Satgas PKH Berita Simanjuntak)

JAKARTA, P2NAPAS.news – Kejaksaan Agung melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bergerak tegas menertibkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dan/atau berada dalam pengendalian seseorang berinisial AK. Langkah ini mencakup penguasaan kembali kawasan hutan yang diduga dimanfaatkan secara ilegal, penagihan denda administratif, hingga kemungkinan proses pidana apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Unsur Pimpinan Satgas PKH pada Rabu (4/11/2026) pukul 16.00 WIB. Rapat dipimpin langsung Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin.

Berdasarkan Siaran Pers Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Nomor PR-467/011/K.3/Kph.3/11/2026, penertiban akan dilakukan secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan serta pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang terindikasi terafiliasi dengan AK.

Tidak hanya perusahaan yang telah teridentifikasi, Satgas PKH juga akan menelusuri jaringan perusahaan terkait yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal yang disamarkan melalui hubungan afiliasi maupun struktur pengendalian perusahaan berlapis.

Indikasi Penyimpangan Pertambangan dan Perizinan

Keputusan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut hasil penelaahan awal yang mengidentifikasi adanya indikasi penyimpangan dalam tata kelola kegiatan pertambangan, pengurusan perizinan, serta penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Sebagai langkah konkret, Satgas PKH telah melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap kegiatan usaha serta penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang masuk dalam jaringan afiliasi tersebut.

Pemerintah juga menyiapkan langkah penertiban melalui mekanisme Penguasaan Kembali Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Selain itu, perusahaan yang memenuhi kriteria penindakan dapat dikenakan penagihan denda administratif dan/atau pemulihan aset sesuai hasil pemeriksaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak Cukup Hanya Denda, Proses Pidana Tetap Terbuka

Salah satu poin penting dalam kebijakan Satgas PKH adalah penertiban administratif tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 7 Perpres Nomor 5 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa penertiban kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penguasaan kembali kawasan hutan maupun pembayaran kewajiban administratif tidak otomatis membebaskan pihak-pihak yang berdasarkan hasil penyidikan terbukti memenuhi unsur tindak pidana.

Satgas PKH menegaskan bahwa setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai kewenangan aparat penegak hukum.

Keterkaitan Perusahaan dengan Oknum Aparat Ikut Didalami

1. Perkembangan lain yang menjadi perhatian publik adalah pendalaman terhadap kemungkinan adanya hubungan perusahaan-perusahaan terafiliasi AK dengan oknum aparat penegak hukum.

Namun, Satgas PKH belum mengungkap secara terperinci identitas pihak-pihak yang dimaksud, daftar perusahaan, luas kawasan hutan, maupun keseluruhan komoditas yang menjadi objek penertiban.

Barita menyatakan informasi lebih lengkap akan disampaikan kepada masyarakat setelah proses verifikasi dan validasi dilakukan.

Publik Menunggu Transparansi, Jangan Sampai Penertiban Berhenti di Atas Kertas

Langkah Satgas PKH ini menjadi ujian penting bagi komitmen pemerintah dalam memberantas praktik penguasaan kawasan hutan secara melawan hukum.

Publik tentu tidak hanya membutuhkan pernyataan ketegasan pemerintah, tetapi juga bukti nyata berupa penguasaan kembali kawasan hutan, keterbukaan daftar perusahaan yang ditertibkan, kejelasan luas lahan, status perizinan, hingga nilai denda administratif dan aset yang berhasil dipulihkan.

Jika ditemukan adanya keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau kedudukan strategis, penegakan hukum harus tetap berjalan secara profesional dan tidak boleh tebang pilih.

Jangan sampai penertiban hanya menyentuh perusahaan di tingkat operasional, sementara pihak-pihak yang diduga berada di balik jaringan penguasaan kawasan hutan justru luput dari pemeriksaan.

P2NAPAS.news memandang perkembangan ini perlu terus dikawal. Sebab, kawasan hutan merupakan kekayaan negara yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat luas.

Negara harus memastikan bahwa setiap jengkal kawasan hutan yang dikuasai secara melawan hukum dapat dikembalikan sesuai ketentuan, sementara pihak yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Sumber: Siaran Pers Kejaksaan Agung RI Nomor PR-467/011/K.3/Kph.3/11/2026, 4 November 2026; ANTARA News, 5 November 2026.

Redaksi P2NAPAS.news

Tag : #P2NAPASnews #KejaksaanAgung #KejagungRI #SatgasPKH #SjafrieSjamsoeddin #PenertibanKawasanHutan #HutanIndonesia #PenguasaanKembaliHutan #PerusahaanTambang #PertambanganIndonesia #PenegakanHukum #DugaanPelanggaran #PemulihanAsetNegara #TransparansiPublik #BeritaNasional #IndonesiaNews #KawalHutanIndonesia #HukumTanpaTebangPilih