Pengawasan Dapur MBG Diperketat, Pemkab Labuhanbatu Siapkan Tim Evaluasi SPPG
LABUHANBATU | P2NAPAS.news – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memperketat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui pembentukan Satgas dan Tim Pengawas, Pemkab menyiapkan evaluasi langsung untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar kesehatan, kebersihan, keamanan pangan, dan kelayakan operasional.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ/2026 serta Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 593.05/136/PEM/2025. Pembahasannya dilakukan melalui rapat koordinasi di Ruang Rapat Bupati Labuhanbatu, Kamis (5/11/2026), yang dipimpin Pj. Sekretaris Daerah, Abdi Jaya Pohan, S.H., M.H.
Dalam arahannya, Abdi menegaskan bahwa tim pengawas harus bekerja secara objektif dengan indikator penilaian yang jelas. Ia meminta Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Labuhanbatu memaparkan seluruh parameter kelayakan agar pemeriksaan lapangan memiliki pedoman yang terukur dan seragam.
Seluruh camat juga diminta aktif memetakan lokasi dapur SPPG, mengetahui identitas pengelola, serta memantau kondisi operasional di wilayah masing-masing. Menurut Abdi, keberadaan SPPG harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat program MBG.
Abdi mengungkapkan bahwa Kemendagri tengah meningkatkan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengawal program prioritas nasional tersebut. Pemerintah daerah yang dinilai berhasil melakukan pendampingan dan pengawasan berpeluang memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat. Rapat turut diisi pemaparan standar kelayakan operasional SPPG oleh Korwil BGN Labuhanbatu, Prisila Dinanti, S.Si., M.Han.
Pengawasan Harus Nyata, Bukan Sekadar Formalitas. Pembentukan Satgas dan Tim Pengawas diharapkan tidak berhenti pada rapat koordinasi dan administrasi. Pemeriksaan berkala, transparansi hasil evaluasi, kualitas makanan, kebersihan dapur, serta tindak lanjut terhadap SPPG yang belum memenuhi standar harus menjadi perhatian. Sebab, keberhasilan program MBG bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga jaminan keamanan dan kualitas pangan bagi anak-anak penerima manfaat.
(Je) |
Redaksi P2NAPAS.news
