Kapolri-BPOM Gencar Awasi Obat Ilegal, Obat Kedaluwarsa di Gudang Farmasi Pemerintah Jangan Dibiarkan!
JAKARTA, P2NAPAS.news – Komitmen Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar memperketat pengawasan peredaran narkotika, obat keras, kosmetik ilegal hingga produk pangan patut diapresiasi. Namun, di tengah gencarnya upaya pemberantasan obat ilegal, pemerintah juga tidak boleh menutup mata terhadap persoalan obat kedaluwarsa dalam tata kelola persediaan farmasi di daerah.
Pengawasan obat tidak cukup hanya memburu produk ilegal di pasaran, tetapi juga harus memastikan obat yang dibeli menggunakan uang rakyat tidak berakhir menumpuk, melewati masa berlaku, dan kehilangan manfaatnya bagi masyarakat.
Sinergi Polri dan BPOM Perlu Dibuktikan dengan Pengawasan Nyata
Dalam pertemuan di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2026), Kapolri dan Kepala BPOM membahas penguatan kerja sama pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika, obat-obatan tertentu, vape, kratom, kosmetik ilegal, serta pangan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kapolri menegaskan komitmen memperkuat kerja sama melalui pertukaran informasi, pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Sementara itu, Kepala BPOM menjelaskan bahwa sinergi kedua lembaga merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara BPOM dan Polri.
Komitmen tersebut menjadi langkah penting dalam melindungi masyarakat. Namun, keberhasilan pengawasan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya produk ilegal yang ditindak atau penjualan daring yang dibatasi. Tata kelola obat yang dibiayai anggaran pemerintah juga perlu mendapatkan perhatian serius, terutama menyangkut ketepatan pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian stok, dan penanganan obat yang telah melewati masa kedaluwarsa.
SELUMA: Rp1,30 MILIAR PENGADAAN OBAT DISOROT BPK
Persoalan serius muncul di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan dokumen pemeriksaan BPK, pengadaan obat-obatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp2.534.911.163, dengan realisasi Rp2.519.968.610 atau 99,41 persen.
Namun, BPK menyoroti pengadaan obat senilai Rp1.305.525.110 yang memiliki masa kedaluwarsa kurang dari dua tahun. BPK juga menyoroti kurang cermatnya Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran dalam mengendalikan belanja obat serta lemahnya pemeriksaan spesifikasi barang oleh PPTK dan staf PPTK.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana pengawasan pengadaan dilakukan ketika obat senilai lebih dari Rp1,30 miliar menjadi sorotan terkait masa kedaluwarsanya? Bupati Seluma, Teddy Rahman, perlu memastikan evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi BPK berjalan nyata, bukan sekadar berhenti pada urusan administrasi.
Jangan Sampai Anggaran Besar, Pengawasan Justru Lemah
Pengadaan obat dan BMHP menggunakan anggaran publik seharusnya berangkat dari kebutuhan pelayanan kesehatan yang terukur. Perencanaan harus memperhitungkan jumlah pasien, kebutuhan fasilitas kesehatan, pola penggunaan obat, kapasitas penyimpanan, serta masa berlaku produk.
Jika perencanaan dan pengendalian stok tidak berjalan baik, obat berisiko menumpuk dan melewati masa kedaluwarsa sebelum sempat dimanfaatkan. Apabila hal itu terjadi, pemerintah perlu mengevaluasi proses perencanaan, pengadaan, distribusi, dan pengawasan agar pemborosan serupa tidak berulang.
Pertanyaan yang layak dijawab bukan sekadar berapa nilai obat yang dibeli, melainkan berapa yang benar-benar digunakan untuk pelayanan, berapa yang masih layak, berapa yang kedaluwarsa, dan bagaimana pertanggungjawaban atas barang yang tidak dapat dimanfaatkan.
Uang rakyat tidak boleh diperlakukan sebatas angka dalam dokumen anggaran. Setiap pengadaan harus memiliki manfaat yang terukur, sedangkan setiap persediaan yang tidak dapat digunakan harus dicatat dan ditangani sesuai ketentuan.
Obat Kedaluwarsa Bukan Barang yang Boleh Diabaikan
Obat yang telah melewati tanggal kedaluwarsa tidak boleh digunakan untuk pelayanan pasien. Barang tersebut perlu dipisahkan dari stok layak pakai, dicatat secara akurat, diamankan, dan ditangani sesuai prosedur yang berlaku.
Dinas Kesehatan dan pengelola gudang farmasi harus dapat menjelaskan bagaimana pemeriksaan tanggal kedaluwarsa dilakukan, siapa yang bertanggung jawab memantau persediaan, serta bagaimana proses distribusi dan pemusnahan obat yang tidak lagi layak digunakan.
Jika ditemukan kelalaian, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berdasarkan bukti pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Namun, penetapan tanggung jawab tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau besarnya nilai persediaan.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa obat yang tersedia di fasilitas kesehatan pemerintah memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kelayakan penggunaan. Pengawasan yang baik harus melindungi pasien sekaligus menjaga uang negara agar tidak terbuang sia-sia.
Kapolri-BPOM Jangan Hanya Fokus pada Peredaran Ilegal
Penguatan sinergi Polri dan BPOM juga membuka ruang bagi koordinasi yang lebih luas dalam menangani persoalan obat dan makanan, sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
BPOM memiliki fungsi pengawasan obat dan makanan, sedangkan pengelolaan persediaan obat milik pemerintah daerah juga membutuhkan peran Dinas Kesehatan, pengelola farmasi, serta aparat pengawasan internal pemerintah. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, penanganannya perlu dilakukan oleh instansi berwenang berdasarkan bukti yang memadai.
Karena itu, perhatian terhadap obat kedaluwarsa perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Pengawasan yang kuat bukan hanya mencegah produk ilegal beredar, tetapi juga memastikan sistem pengadaan dan pengelolaan obat pemerintah berjalan secara bertanggung jawab.
P2NAPAS.news mendorong agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan persediaan obat dan BMHP, termasuk keterbukaan data mengenai obat kedaluwarsa, nilai barang yang tidak dapat digunakan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Publik Berhak Tahu, Pemerintah Wajib Menjelaskan
P2NAPAS.news meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dan kabupaten lainya untuk memberikan penjelasan mengenai nilai pasti obat kedaluwarsa, jenis dan jumlah barang, tahun pengadaan, penyebab obat tidak dapat dimanfaatkan, serta status penanganannya.
Redaksi juga mendorong Inspektorat dan instansi pemeriksa yang berwenang menjelaskan hasil evaluasi serta tindak lanjut yang telah dilakukan, apabila persoalan tersebut termasuk dalam lingkup pemeriksaan mereka.
Keterbukaan informasi bukan ancaman bagi pemerintah yang bekerja secara benar. Sebaliknya, transparansi menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa anggaran kesehatan dikelola secara cermat dan kepentingan pasien tetap menjadi prioritas.
Pada akhirnya, jangan sampai pengawasan obat ilegal begitu gencar, sementara persoalan obat kedaluwarsa dalam pengelolaan persediaan pemerintah justru luput dari perhatian. Perlindungan masyarakat harus dimulai dari kepastian bahwa obat yang dibeli dengan uang rakyat benar-benar layak digunakan dan memberikan manfaat.
P2NAPAS.news menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada pernyataan dan komitmen. Masyarakat membutuhkan bukti, keterbukaan, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah anggaran kesehatan harus dikelola dengan baik, sedangkan setiap persoalan yang berpotensi merugikan pelayanan publik harus dijelaskan secara terbuka.
Berita ini merupakan kritik terhadap pentingnya pengawasan obat dan tata kelola persediaan farmasi pemerintah. Data persediaan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dan kabupaten lainnya merujuk pada informasi pemeriksaan yang sebelumnya diperoleh redaksi. Nilai total persediaan tidak sama dengan nilai obat kedaluwarsa. Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada BPOM, Polri, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dinas Kesehatan, serta pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan dan tanggung jawab jurnalistik.
(Redaksi)
Tag : #Kapolri #SuyudiArioSeto #BPOM #TarunaIkrar #BupatiSeluma #TeddyRahman #PemkabSeluma #KabupatenSeluma #Mentawai #PemkabMentawai #DinasKesehatanSeluma #TemuanBPK #ObatKedaluwarsa #PengadaanObat #ObatIlegal #PengawasanObat #AnggaranKesehatan #TransparansiAnggaran #AkuntabilitasPublik #PengawasanPemerintah #Bengkulu #SumateraBarat #P2NAPASNews #BeritaNasional #BeritaKritik #KontrolSosial #SuaraMasyarakat
