( Foto ilustrasi)

SUMATERA BARAT, P2NAPAS.news – Pekerjaan rehabilitasi jalan provinsi ruas Panti–Simpang Empat (P.031), yang berada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai pekerjaan pengaspalan yang diduga berlangsung pada malam hari saat kondisi hujan.

Sorotan tersebut berkaitan dengan penerapan standar teknis, pengawasan pekerjaan, serta jaminan kualitas hasil pembangunan jalan yang menggunakan anggaran pemerintah dengan nilai kontrak mencapai Rp11,32 miliar.

Berdasarkan dokumentasi papan informasi proyek yang diterima redaksi, pekerjaan rehabilitasi jalan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp11.327.515.983, dengan tanggal kontrak 18 Agustus 2026 dan masa pelaksanaan 120 hari kalender.

Dalam papan informasi proyek tercantum PT Karyatama Sarana Konstruksi sebagai kontraktor pelaksana dan PT Andalas Raya Consulindo sebagai konsultan pengawas.

Kadis BMCKTR Sumbar Berikan Respons

Menindaklanjuti informasi tersebut, redaksi P2NAPAS.news melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat, Armizoprades, S.T., M.T.

Dalam tanggapannya kepada redaksi, Armizoprades menyampaikan:

“Terima kasih… Saya cek dulu dan buat nanti PPK yang menjelaskan.”

Pernyataan tersebut menjadi respons awal dari Kepala Dinas BMCKTR Sumatera Barat atas permintaan klarifikasi yang disampaikan redaksi.

Redaksi mengapresiasi respons tersebut dan berharap pemeriksaan yang dijanjikan dapat ditindaklanjuti dengan penjelasan teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga persoalan yang menjadi perhatian masyarakat memperoleh jawaban berdasarkan fakta lapangan.

Pengaspalan Malam Saat Hujan Jadi Perhatian

Persoalan yang menjadi perhatian bukan semata-mata pekerjaan yang dilakukan pada malam hari, melainkan informasi mengenai kondisi cuaca ketika proses pengaspalan berlangsung.

Dalam pekerjaan konstruksi jalan beraspal, kondisi permukaan yang akan dilapisi, temperatur campuran aspal, kesiapan lapisan dasar, serta proses pemadatan merupakan sejumlah faktor penting yang harus diperhatikan.

Oleh karena itu, perlu dipastikan apakah pengaspalan yang dipersoalkan telah memenuhi spesifikasi teknis dan persyaratan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak.

Redaksi menegaskan bahwa pengaspalan pada malam hari tidak otomatis merupakan pelanggaran. Demikian pula, dokumentasi visual belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kualitas pekerjaan mengalami penurunan. Diperlukan pemeriksaan teknis untuk memastikan kondisi sebenarnya.

PPK dan Konsultan Pengawas Perlu Memberikan Penjelasan

Dengan nilai kontrak lebih dari Rp11,32 miliar, pengawasan pekerjaan menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan.

PPK diharapkan dapat menjelaskan beberapa hal, antara lain waktu pelaksanaan pengaspalan, kondisi cuaca saat pekerjaan berlangsung, kehadiran pengawas lapangan, serta prosedur pengendalian mutu yang diterapkan.

Selain itu, konsultan pengawas PT Andalas Raya Consulindo juga diharapkan memberikan keterangan mengenai pengawasan pekerjaan, catatan harian lapangan, dan hasil evaluasi terhadap bagian jalan yang menjadi perhatian.

Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, perlu dijelaskan langkah perbaikan yang diwajibkan kepada kontraktor sesuai ketentuan kontrak.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dibiayai dari anggaran publik benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

Transparansi Anggaran dan Mutu Infrastruktur Harus Diutamakan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat. Jalan yang berkualitas tidak hanya menunjang kelancaran transportasi, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, distribusi barang, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Karena itu, besarnya anggaran proyek harus diimbangi dengan kualitas pekerjaan, pengawasan yang efektif, serta pertanggungjawaban yang transparan.

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai bagaimana anggaran pemerintah digunakan dan bagaimana kualitas pekerjaan yang dihasilkan dipastikan sesuai dengan perencanaan.

P2NAPAS.news memandang bahwa keterbukaan informasi dari Dinas BMCKTR, PPK, kontraktor, dan konsultan pengawas merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Redaksi Menunggu Penjelasan Resmi PPK

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu penjelasan teknis dari PPK sebagaimana disampaikan Kepala Dinas BMCKTR Sumatera Barat.

P2NAPAS.news tidak mendahului hasil pemeriksaan maupun menyimpulkan adanya pelanggaran dalam pekerjaan tersebut. Seluruh persoalan yang menjadi perhatian perlu dijawab melalui klarifikasi, pemeriksaan teknis, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Redaksi berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka, khususnya mengenai standar mutu pengaspalan, pengawasan pelaksanaan, serta tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan.

P2NAPAS.news akan terus mengikuti perkembangan persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers dan kepentingan publik. Hak jawab dan ruang klarifikasi tetap terbuka bagi Kepala Dinas BMCKTR Sumatera Barat, PPK, kontraktor pelaksana, maupun konsultan pengawas.

TIM REDAKSI P2NAPAS.news

Tag : #P2NAPASnews #BMCKTRSumbar #Armizoprades #ProyekJalan #ProyekInfrastruktur #PantiSimpangEmpat #Pasaman #PasamanBarat #SumateraBarat #JalanProvinsi #ProyekRp1132Miliar #PengaspalanSaatHujan #PengaspalanMalamHari #MutuPekerjaan #PengawasanProyek #PPK #KontraktorPelaksana #KonsultanPengawas #TransparansiAnggaran #AkuntabilitasPublik #UangRakyat #KontrolSosial #KeterbukaanInformasi #BeritaInvestigasi #BeritaDaerah #BeritaTerkini #JurnalismePublik

Media Nusantara, Pengawal Aspirasi dan Suara Masyarakat